Salin Artikel

Protokol Kesehatan Ketat, Wishnutama Harap Indonesia Bangun Kepercayaan Wisatawan

Ia mengatakan, jangan sampai pembukaan sektor pariwisata di tengah pandemi justru menimbulkan kasus baru penyakit yang disebabkan virus corona itu.

"Kita harus dapat membangun kepercayaan ini agar pariwisata dapat bangkit kembali," kata Wishnutama dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Senin (22/6/2020).

"Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti malah terjadi peningkatan kasus baru karena memperbaiki protokol bisa dalam sehari, dua hari saja, tetapi mengembalikan rasa percaya itu butuh waktu yang cukup lama," ujar dia.

Ia berharap, para pelaku sektor usaha pariwisata bisa terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.08/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-2019.

Sehingga, kepercayaan wisatawan tetap terjaga, kondisi perekonomian membaik dan angka penularan Covid-19 tidak bertambah banyak.

"Jika kita tidak hati-hati dan disiplin dalam pelaksanaannya, dampak ekonomi bisa lebih buruk nantinya bagi sektor pariwisata," ujar Wishnutama.

Sebelumnya, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan 13 kawasan pariwisata alam yang diperbolehkan beroperasi di masa pademi Covid-19.

Ia menegaskan pembukaan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap.

Berikut kawasan pariwisata yang diperbolehkan untuk dibuka secara bertahap:

1. Kawasan wisata bahari

2. Kawasan konservasi perairan

3. Kawasan wisata petualangan

4. Taman nasional

5. Taman wisata alam

6. Taman hutan raya

7. Suaka margasatwa

8. Geopark

Sedangkan kawasan pariwisata non kawasan konservasi antara lain:

1. Kebun Raya

2. Kebun Binatang

3. Taman Safari

4. Desa wisata, dan

5. Kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/22/21230961/protokol-kesehatan-ketat-wishnutama-harap-indonesia-bangun-kepercayaan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke