Ada Covid-19, Pilkada 2020 Dinilai Belum Jadi Prioritas Masyarakat

Apalagi, jika dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

"Bagi masyarakat, pilkada itu kesekian dan belum jadi prioritas. Apalagi sekarang belum ada kampanye, calon, dan sebagainya," ujar Dosen Fisipol UI Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi online Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jumat (19/6/2020).

Faktor lain, menurut dia, selama pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang memilih tetap tinggal di rumah sebagaimana anjuran pemerintah untuk menghindari penularan.

Dengan demikian, apabila ada permintaan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), apakah mereka akan menganggap itu penting atau tidak, belum dapat dipastikan.

"Masyarakat ketika mal dibuka, mereka antre mengorbankan keselamatan karena mau tukar emas untuk survival (bertahan hidup). Sementara apakah politik juga survival buat mereka?" kata dia.

Ia mengatakan, dalam rentang bulan Juli-September, fokus masyarakat akan tetap pada isu ekonomi mengingat perekonomian pun babak belur akibat Covid-19.

Meskipun beberapa tempat publik seperti mal atau transportasi sudah dibuka kembali, tetapi seberapa besar daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakannya belum terlihat.

Terlebih, saat ini di pasar tradisional juga muncul klaster kasus Covid-19 baru.

"Sementara pasar adalah interaksi publik yang paling keseharian. Jadi isu ekonomi, bertahan hidup, kesehatan, keselamatan akan jadi fokus. Lawannya, isu politik yang membuat mereka seberapa besar akan mempengaruhi," kata dia.

Pada bulan November, kata dia, mendatang bisa saja keadaan membaik. Namun hal tersebut tidak bisa di-manage sejak sekarang.

Terlebih dengan fakta bahwa jumlah kasus Covid-19 semakin bertambah dari ke hari.

Adapun, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.