Salin Artikel

Wakil Ketua DPR Minta Garuda Indonesia Prioritaskan Kesehatan Awak Kabin dan Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 sebaiknya PT Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan para awak kabin dan penumpang dengan tetap mewajibkan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Hal ini disampaikan Dasco, menanggapi PT Garuda Indonesia yang berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan hanya menggunakan face shield.

"Menurut saya dalam kondisi saat ini, kita harus menjaga keselamatan penumpang dan awak kabin. Sebaiknya masih pakai APD (lengkap)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Dasco menyarankan, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mempertimbangkan rencananya itu.

Menurut Dasco, akan lebih lebih Garuda Indonesia memprioritaskan kesehatan dibandingkan keluhan penumpang.

"Oleh karena itu, lebih baik dipertimbangkan lagi (rencana penghentian pakai APD), lebih baik sehat, daripada memprioritaskan melihat senyuman," ujarnya.

Diberitakan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana menghentikan penggunaan APD kepada awak kabin pesawat secara bertahap dan menggantinya dengan face shield.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, rencana tersebut diusung setelah pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari penumpang.

"Semuanya pakai APD, ketutupan semua, ya enggak benar juga dong. Jadi banyak penumpang Garuda mengeluh kenapa pramugarinya pakai masker, jadi enggak bisa lihat dia tersenyum atau mencibir," tuturnya dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (16/6/2020).

Oleh karenanya, Irfan berencana mengubah kewajiban penggunaan APD menjadi face shield saja.

"Jadi pelan-pelan kita akan pakai face shield," katanya.

Dengan langkah tersebut, Irfan berharap, pihaknya dapat memberikan rasa nyaman kepada penumpang, sekaligus menjamin protokol kesehatan tetap dilaksanakan.

"Jadi interaksi humanis di dalam pesawat tetap terjadi tapi minimal. Dan kemudian semua orang merasa aman, tapi juga nyaman," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17294761/wakil-ketua-dpr-minta-garuda-indonesia-prioritaskan-kesehatan-awak-kabin-dan

Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke