Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai "Jurus Silat" Atasi Masalah Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Tito, inovasi dan terobosan diperlukan lantaran situasi saat ini belum pernah dihadapi sebelumnya.

“Saya minta teman-teman kepala daerah keluarkan 'jurus silatnya' supaya permasalahan bisa selesai di situasi yang memang belum pernah kita alami sejak merdeka,” kata Tito dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Tito juga meminta para kepala daerah tidak pasif ketika menanggapi persoalan penyaluran bansos.

Ia menginstruksikan pemimpin daerah menutup berbagai celah penyelewengan bantuan tanpa harus membuat kegaduhan.

“Kalau ada teman-teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan,” kata Tito.

Mantan Kapolri ini lantas mencontohkan terobosan yang dilakukan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Menurut Tito, Azwar dapat memvalidasi data-data penerima manfaat bansos di daerahnya dengan cepat.

Data itu lantas dipublikasikan di papan-papan kelurahan dan kecamatan di seluruh Banyuwangi. Dengan demikian, warga dapat melihat langsung apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos atau tidak.

“Sehingga kalau ada yang protes segala macam, itu semua terjaring di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodasi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui penyaluran bansos masih perlu perbaikan karena belum sepenuhnya tepat sasaran.

"Untuk evaluasi hingga Juni 2020, bahwa progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki. Perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran,” kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut bansos yang tak tepat sasaran ini karena masih adanya data tak akurat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Banyak warga miskin yang harusnya menerima bantuan belum masuk dalam DTKS. Ada juga warga mampu namun masuk dalam data DTKS.