RUU HIP Banyak Ditolak, Wakil Ketua Baleg Minta Pengsul Masif Bangun Dialog

Willy mengatakan, seluruh kritikan dan masukan terkait RUU tersebut akan ditampung Baleg DPR.

"Ya, tentu suara-suara itu harus ditampung di dalam proses penyusunan RUU HIP," kata Willy saat dihubungi, Senin (15/6/2020).

Willy juga mengatakan, pengusul RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Baleg akan masif berdialog dengan elemen masyarakat untuk menampung aspirasi.

"Kita minta agar pengusul bisa berdialog dengan elemen bangsa lah itu catatan penting, pengusulnya PDI-P," ujarnya.

Lebih lanjut, Willy menegaskan, Fraksi Partai Nasdem menolak melanjutkan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, apabila TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme tidak dicantumkan dalam konsideran draf RUU tersebut.

Menurut Willy, sikap yang sama juga disampaikan fraksi PPP, PAN, PKB dan PKB.

"Nasdem menolak melanjutkan pembahasan kalau tidak dicantumkan konsideran TAP MPRS tentang larangan ajaran komunis, dan awalnya fraksi-fraksi Islam juga menolak dan meminta dimasukkannya TAP MPRS, fraksi itu ada PAN, PPP, PKB, PKS," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila banyak ditolak elemen masyarakat dan organisasi masyarakat karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme dalam draf RUU tersebut.

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri mendesak DPR RI mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Negara (HIP) karena dinilai bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan.

"Keberadaan UU HIP justru akan menimbulkan tumpang-tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan," kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Mayjen TNI (Purn) Soekarno dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/6/2020) sore.

Ia khawatir RUU HIP bertujuan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah menolak RUU HIP.

Selain itu, Soekarno memandang RUU HIP memiliki kekeliruan yang sangat mendasar apabila penjabaran Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm atau landasan bagi pembentukan UUD justru diatur dalam UU itu sendiri.

"Penjabaran Pancasila di bidang politik/pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, pertahanan serta bidang lainnya telah diatur dalam UUD 1945," kata Soekarno.