Ketua Komisi II DPR: Kalau Pilkada 2020 Diundur Lagi, Harus Mulai dari Awal

Menurut Doli, jika Pilkada 2020 diundur lebih lama lagi dari jadwal semula yaitu 23 September, seluruh tahapan pilkada harus dimulai dari nol.

"Misal kalau diundur, saya katakan kalau kita undur enam-sembilan bulan, itu namanya bukan penundaan. Tapi itu mulai dari awal lagi karena semua harus di-update," kata Doli dalam diskusi 'Pilkada Langsung Tetap Berlangsung?' oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (13/6/2020).

Lagipula, lanjut dia, tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

Maka, Doli mengatakan, DPR dan pemerintah segera mengambil keputusan untuk menggelar pilkada pada 9 Desember 2020.

"Tidak bisa kita tahu kapan akhir pandemi ini. Dan salah satu yang menguatkan kita, yaitu WHO mengatakan bahwa virus ini akan terus ada selama dua-lima tahun yang kemudian dikoreksi yang mungkin selama-lamanya bersama kita," ujar Doli.

"Jadi, pilihannya adalah apakah kita menunggu situasi yang tidak pasti, atau kita mengambil sikap dan keputusan dengan ukuran tertentu dan ada penanggung jawabnya?" tuturnya.

Selain itu, dia mengatakan, penundaan Pilkada 2020 hingga enam-sembilan bulan mendatang akan melahirkan akibat jangka panjang.

Pertama, pemerintah setempat harus menetapkan pejabat sementara (Pjs) untuk menggantikan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.

"Di Februari besok ada 208 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sampai di bulan Juni hampir semua habis. Kalau lewat 2021 enggak tahu lagi berapa," ucap Doli.

"Saya kira juga bukan kerjaan mudah mencari 200-an lebih orang menjadi pejabat di daerah-daerah. Tentu beda definitif dengan tidak definitif," kata dia.

Kedua, terkait anggaran di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Menurut Doli, banyak kepala daerah yang tak bisa menjamin ketersediaan anggaran yang cukup jika pilkada ditunda lebih lama lagi.

"Saya kira hampir 80-90 persen NPHD sudah di-deliver ke KPU dan bawaslu," ujarnya.

"Artinya kalau kita stop, dana hangus. Mereka (kepala daerah) bilang, kalau dana ini dianggap tidak ada, sementara kita tahu tahun depan situasi tidak akan jauh atau bahkan lebih buruk dari konteks ekonomi, kami enggak tahu lagi penganggarannya bagaimana sementara ini sudah habis sekian. Ini salah satu pertimbangan kami," kata Doli.

Pertama, ia mengatakan semestinya pilkada tidak boleh dilaksanakan jika sedang ada bencana. Menurut Djohermansyah, asas tersebut tercantum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Pertama, tidak ada pilkada bila ada bencana. Itu dalil dan dimunculkan normanya dalam undang-undang kita. Jadi begitu ada bencana, apalagi ini bencana nonalam nasional," kata Djohermansyah.

Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional lewat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 13 April.

Menurut Djohermansyah, keputusan pemerintah dan DPR melaksanakan Pilkada 2020 pada Desember mendatang tidak berlandaskan pada kajian saintifik mengenai pandemi Covid-19.

"Kurva melandai itu sampai sekarang tidak terjadi. Kawan-kawan ahli epidemiologi tidak diajak dalam pengambilan keputusan ini," ucapnya.

Kedua, dia menyatakan bahwa pilkada sejatinya menjadi pesta demokrasi yang aman dan tenang.

Djohermansyah pun mempertanyakan kesiapan penyediaan protokol kesehatan Covid-19 yang memadai dalam seluruh tahapan Pilkada 2020.

"Tidak digelar pesta pilkada yang seharusnya menyenangkan, tenang dan aman. Ketika orang tidak nyaman dan tidak tenang. Jika orang masih memikirkan keselamatan dirinya. Ini 300 ribu TPS lebih, apa ada alat-alat logistik di BNPB?" ujarnya.

Ketiga, menurut Djohermansyah ada mekanisme pengangkatan pejabat sementara untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya telah habis.

Ia mengatakan, semestinya perihal masa jabatan kepala daerah tidak menjadi alasan untuk memaksakan pelaksakaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

"Ketiga, yang ditabrak sebetulnya pilkada kalau ditunda tidak ada soal. Karena kita punya mekansime pengangkatan pejabat (sementara) daerah," kata Djohermansyah.