PPI Sulut Ungkap Kendala dalam Melaporkan Kasus terkait ABK Indonesia

Menurutnya, sejumlah persyaratan sulit dipenuhi mengingat kondisi para ABK yang berada di tengah laut.

"Contoh kalau kami laporkan ke pihak berwajib, bukti surat kuasanya mana, pengaduan tertulisnya mana, yang tanda tangan si korban mana," kata Anwar dalam diskusi daring, Rabu (10/6/2020).

"Apakah kita mau nunggu korban kalau dia hilang komunikasi di tengah laut?" lanjut dia.

Pihaknya kerap kali menerima informasi mengenai kasus yang menimpa ABK dari media sosial. Misalnya Facebook maupun WhatsApp.

Belum lagi kendala komunikasi yang kerap kali dialami ABK di tengah laut semakin menyulitkan pihaknya untuk memenuhi syarat tersebut.

"Apalagi mereka di tengah laut yang akses komunikasinya kadang lima menit bisa komunikasi, berjam-jam kita tunggu bahkan berhari-hari tidak ada lagi komunikasi," ujar dia.

Contoh lainnya, Anwar menuturkan, sejumlah ABK tak memiliki uang saat kejadian.
Akibatnya, mereka tidak dapat membeli kuota internet atau sim card agar dapat berkomunikasi.

Tak hanya di dalam negeri, kendala dalam hal komunikasi juga dialami dengan pihak KBRI di negara lain.

Menurutnya, pihaknya kesulitan menemukan nomor hotline sejumlah KBRI.

Anwar pun meminta Kementerian Luar negeri untuk mempublikasikan hotline tersebut.

"Supaya kita bisa sosialisasikan hotline ini ke kawan-kawan pelaut di seluruh Indonesia, baik niaga maupun kapal perikanan," ujar dia.

Soal hotline itu pun ditanggapi oleh Direktur Perlindungan WNI dan Bahan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Judha Nugraha yang juga menjadi narasumber di diskusi tersebut.

Judha memastikan bahwa seluruh perwakilan Indonesia di negara lain memiliki hotline yang dapat diakses melalui aplikasi Safe Travel.

"Kalau ada akses internet dia akan langsung terhubung ke nomor hotline perwakilan kita yang terdekat," tutur Judha.