Revisi Permenhub Dinilai Berpotensi Akibatkan Gelombang Baru Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Relaksasi aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 dinilai berpotensi menimbulkan gelombang kasus Covid-19 yang baru. 

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menilai, revisi aturan itu tidak didasarkan pada referensi yang jelas.

Menurut dia, aturan itu hanya didasarkan pada rencana pemerintah dalam menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal. 

"Permenhub ini membuka peluang besar terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang luar biasa," kata Syahrul kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020).

Menurut dia, hingga kini belum ada regulasi yang jelas terkait rencana penerapan new normal. Sehingga, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan teknis di lapangan, termasuk di Kementerian Perhubungan.

"Contoh saja, Permenhub ini mencantumkan persentase atau kuantitas pembatasan. Alhasil nanti akan terjadi kemungkinan diskriminasi penerapan di lapangan. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak," ujarnya.

Ia pun meminta agar pemerintah dapat lebih arif dan bijaksana dalam melahirkan sebuah kebijakan.

Salah satunya yaitu dengan menjadikan riset kesehatan sebagai dasar acuan dalam pengambilan keputusan.

"Karena persoalan epidemologi tidak bisa memakai perkiraan sepihak yang tidak jelas goal dan standarnya," ucapnya.

Menurut dia, bila melihat sejumlah aturan yang diatur di dalam beleid tersebut, masyarakat terkesan diminta untuk mematuhi protokol kesehatan di satu sisi. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan dengan pandemi ini secara langsung.

"Karena ketidak konsistenan isinya, di saat orang di suruh jaga jarak, namun presentase orang berkumpul dalam satu moda transportasi melebih 70 persen atau tidak dibatasi di beberapa moda," kata dia.

Sebelumnya, Permenhub baru ini diteken Budi Karya pada Senin (8/6/2020).

Ia menyebut, revisi aturan ini dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Menhub mengatakan, dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi.

Untuk itu, Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan permenhub tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

"Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat, baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo," kata Budi seperti dikutip dari setkab.go.id.

Adapun beberapa klausul yang direvisi di dalam Permenhub 18/2020, diantaranya :

Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permenhub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran.

Misalnya: di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.

Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan seperti: melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.

Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan.

Sanksi administratif tersebut mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti: Menhub, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub, dan para operator transportasi.