Salin Artikel

Fadjroel Klaim Mayoritas Masyarakat Percaya pada Pemerintah soal Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengklaim tingkat kepercayaan terhadap Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi, meskipun mengalami tren penurunan.

Hal itu disampaikan Fadjroel menanggapi survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden menurun ke angka 66,5 persen (Mei 2020) dari sebelumnya 69,5 persen (Februari 2020).

Fadjroel menilai penurunan itu masih wajar di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada kesehatan hingga ekonomi.

"Pada situasi pandemi yang berat ini, mayoritas masyarakat percaya kepada pemerintah pusat," kata Fadjroel kepada wartawan, Senin (8/6/2020).

Fadjroel menyebut Presiden Jokowi sangat menghargai mayoritas masyarakat yang masih merasa puas dengan kinerja pemerintah.

"Kepercayaan ini menjadi modal bagi presiden untuk terus bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan Covid-19 untuk memasuki kenormalan baru," sambungnya.

Fadjroel menyadari di tengah pandemi ini, ada sejumlah catatan dari masyarakat terkait kebijakan yang belum ideal. Menurut dia, hal tersebut menjadi perhatian sangat serius.

"Seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat," ucap Fadjroel.

Fadjroel menyebut, kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan, dari pusat sampai daerah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan.

Namun kesuksesan membangun dan menguatkan sistem responsif ini juga dipengaruhi oleh partisipasi publik.

"Sehingga Presiden Joko Widodo mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo cenderung menurun di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Penurunan terjadi walaupun tak signifikan dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

"Kepuasan terhadap kerja Jokowi sekitar 66,5 persen, cenderung menurun tapi tidak signifikan dibanding temuan sebelumnya 69,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (7/6/2020).

Hasil survei pada Februari 2020 mencatat, 11,9 persen responden merasa sangat puas akan kinerja Jokowi dan 57,6 persen menilai cukup puas.

Sementara, 26,1 persen responden menilai kurang puas terhadap kinerja Jokowi dan 2,0 persen menilai tidak puas sama sekali.

Kemudian sebanyak 2,3 persen responden menganggap tidak tahu/tidak jawab.

Sedangkan, hasil survei pada Mei 2020 menunjukan, 14,3 persen publik mengaku sangat puas atas kerja Jokowi dan 52,2 persen menilai cukup puas.

Selanjutnya, 27,4 persen menyatakan kurang puas dan 2,3 persen menilai tidak puas sama sekali. Sementara 3,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/08/16310591/fadjroel-klaim-mayoritas-masyarakat-percaya-pada-pemerintah-soal-penanganan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke