Salin Artikel

Pemerintah Sebut Tak Ada Lagi Penambahan Kasus Covid-19 Signifikan di Sejumlah Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut sudah tak ada lagi penambahan kasus pasien yang terinfeksi virus corona secara signifikan di beberapa daerah.

Menurut Yuri, sejumlah provinsi dapat dikatakan telah menunjukkan gambaran pengendalian Covid-19 yang baik. Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama provinsi tersebut.

"Beberapa provinsi di Tanah Air telah menunjukkan gambaran yang bagus. Tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus, kemudian tidak ada lagi perluasan wilayah terdampak dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Ia menjelaskan, hasil temuan itu berdasarkan kajian awal yang dilakukan Tim Kesehatan Gugus Tugas Percepatanan Penanganan Covid-19.

Yuri menuturkan, tim kesehatan telah bertemu dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota hingga pihak rumah sakit dan laboratorium.

"Ada beberapa hal yang kita diskusikan. Pertama, terkait aspek epidemiologi. Kami sudah melakukan kajian yang cukup panjang terkait data, bahwa secara garis besar dan akan kami tindak lanjuti lebih detail lagi," ucapnya.

Yuri mengatakan, pada daerah-daerah yang telah dianggap berhasil mengendalikan Covid-19, diperbolehkan melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Pada daerah-daerah ini yang dalam tanda petik kita katakan sudah mulai terkendali dan sudah mulai boleh kami sarankan untuk dilakukan relaksasi pada beberapa peraturan tanpa meninggalkan aspek protokol kesehatan untuk tetap menjamin agar aman dari Covid-19," kata Yuri.

Kendati demikian, ia menyatakan kajian ini masih akan terus didalami sehingga pemerintah akan menghasilkan keputusan kebijakan yang terbaik.

Yuri berharap tidak ada lagi penambahan kasus baru Covid-19.

"Kajian ini tentu masih awal dan secara komprehensif kami laporkan ke Gugus Tugas pusat untuk kemudian dikaji secara bersama-sama sehingga keputusan pemerintah adalah keputusan terbaik yang tidak memperbanyak kasus yang ditemukan," ujarnya.

Sementara, pemerintah mengonfirmasi penambahan pasien Covid-19 sebanyak 686 orang. Dengan demikian, total pasien Covid-19 kini berjumlah 23.851 orang.

Kemudian, pasien Covid-19 yang telah sembuh meningkat 180 orang, sehingga menjadi 6.057 orang.

Namun, dilaporkan juga penambahan 55 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia yaitu 1.473 orang.

Kasus positif Covid-19 telah menyebar di 410 kabupaten/kota. Persebaran ini meningkat dari hari sebelumnya, yaitu sebanyak 406 kabupaten/kota.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/17094411/pemerintah-sebut-tak-ada-lagi-penambahan-kasus-covid-19-signifikan-di

Terkini Lainnya

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke