Salin Artikel

Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih mencari dua anak buah kapal (ABK) Indonesia di Kapal Long Xing 629.

“Dua lagi sudah kembali ke daerah asal tanpa diketahui dan sekarang kami berkoordinasi dengan LPSK untuk mencoba mencari yang bersangkutan,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo melalui telekonferensi, Rabu (20/5/2020).

Total terdapat 22 ABK yang diberangkatkan untuk bekerja di Kapal Long Xing 629.

Selain dua orang yang masih dicari, sebanyak 14 kru kapal telah kembali ke Indonesia, empat orang meninggal, dan dua orang lainnya masih berlayar.

Ferdy menceritakan, awalnya ke-22 ABK ini diterbangkan ke Busan, Korea Selatan, pada 13 dan 14 Februari 2019.

Para WNI tersebut mulai berlayar dengan Kapal Long Xing 629 sejak 15 Februari 2019.

Kemudian, pada bulan Maret 2019, dua ABK dipindahkan ke kapal lain. Kedua ABK inilah yang masih berlayar hingga sekarang.

“Dalam pelayaran tersebut, Maret 2019, dua ABK atas nama Edo dan Idris ini dipindahkan ke kapal Long Xing 630 karena Kapal Long Xing 630 ini membutuhkan penambahan ABK,” ujarnya.

Kemudian, satu ABK bernama Sepri meninggal karena sakit pada 22 Desember 2019. Jenazah Sepri kemudian dilarung dari kapal.

Selain Sepri, tiga ABK lainnya juga sakit dan dipindahkan ke Kapal Long Xing 802.

Dari ketiga ABK yang dipindahkan, satu ABK atas nama Alfatah meninggal pada 27 Desember 2019 dan jenazahnya dilarung. Sementara, dua ABK lainnya dipulangkan ke Tanah Air.

“Kemudian dua orang yang ada di Kapal Long Xing 802 ini dilabuhkan ke Samoa dan dikembalikan ke Indonesia dan dua orang ini yang sedang kami cari keberadaannya,” tutur dia.

Merasa ada perlakukan yang tidak sesuai, sisa 16 ABK yang masih berada di Kapal Long Xing 629 meminta untuk pulang.

Akan tetapi, Kapal Long Xing 629 tidak memiliki izin untuk kembali. Maka dari itu, 16 ABK yang tersisa dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8 pada Maret 2020.

Dalam perjalanan, tepatnya 2 April 2020, satu ABK bernama Ari meninggal di Kapal Tian Yu 8. Jenazah Ari kemudian dilarung.

Sebanyak 15 ABK yang tersisa akhirnya tiba di Busan, Korea Selatan pada 14 April 2020. Mereka menjalani karantina terlebih dahulu. Sayangnya, satu ABK meninggal pada 26 April 2020.

“15 sisa ABK ini kemudian dikarantina selama 14 hari, satu kemudian meninggal atas nama Efendi di Busan,” ucap Ferdy.

Selanjutnya, 14 ABK tersebut kembali ke Indonesia. Bareskrim pun meminta keterangan para ABK untuk mendalami kasus ini.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yang terdiri dari JK dari PT SMG, WG dari PT APJ, dan KMF dari PT LPB.

Modus ketiga tersangka sama, yaitu menjanjikan para korban untuk bekerja di kapal berbendera Korea Selatan secara legal serta menempatkan ABK sesuai perjanjian.

Para korban juga diiming-imingi gaji sebesar 4.200 dollar AS untuk 14 bulan waktu kerja. Namun, korban yang diberangkatkan PT APJ tidak menerima gaji sama sekali.

Sementara, kru kapal yang diberangkatkan PT SMG hanya menerima upah sebesar 1.350 dollar AS selama 14 bulan bekerja.

Gaji kru kapal yang diberangkatkan PT LPB malah dipotong. Pada akhirnya, korban hanya menerima 650 dollar AS dari upah yang dijanjikan.

Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 14 buku paspor, 14 seaman book, 14 tiket keberangkatan, 10 kontrak kerja, dan 14 slip gaji.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp 600 juta.

Kasus ini berawal dari viralnya video yang ditayangkan media Korea Selatan, memperlihatkan bagaimana jenazah ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China dilarung ke tengah laut.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/06420851/begini-kronologi-kasus-abk-wni-di-kapal-long-xing-629-menurut-polisi

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke