Di Sidang MK, Sri Mulyani Sebut Perppu 1/2020 Telah Menjadi UU 2/2020

Dalam sidang tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna DPR yang digelar 12 Mei 2020 DPR memberikan persetujuan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang.

Menindaklanjuti hal itu, pemerintah pun telah mengesahkan persetujuan DPR dengan meresmikan Perppu tersebut sebagai undang-undang.

"DPR di dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Sidang III Tahun Sidang 2019/2020 hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, DPR telah memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang," kata Sri Mulyani di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020).

"Dan pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa perppu tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang.

Undang-undang itu, kata Sri Mulyani, tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134.

"Tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134 tambahan Lembaran Negara Nomor 6516 dan selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," kata dia.

Untuk diketahui, sidang ini digelar atas permohonan gugatan yang diajukan oleh dua pihak.

Keduanya ialah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, serta Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan.

Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani, pejabat pemerintah yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan pada akhir Maret 2020, merespons pandemi Covid-19.

Dalam rapat paripurna ke-15, Selasa (12/5/2020), DPR mengesahkan perppu tersebut menjadi undang-undang.