Salin Artikel

Pengendalian Covid-19, Indonesia Perlu Tatanan Hidup Baru di Berbagai Sektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendalian covid-19 di Indonesia dan berbagai negara selalu menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang menyertainya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena, mengatakan aspek kesehatan tetap yang utama dan aspek lain yang terdampak harus juga dilihat sebagai variabel dalam strategi penanganan Covid 19.

“Presiden Jokowi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 (GTPPC 19) dan Kemenkes secara rutin selalu menyampaikan perkembangan aspek kesehatan dan berbagai aspek lain yang berkaitan erat. Penyelamatan dilakukan sekaligus baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi,” kata Melki dalam pernyataan tertulis, Senin (18/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat hidup berdampingan dengan virus corona Covid-19. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Artinya kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid," kata Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (15/5/2020).

Kondisi itu menjadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengatur agar kehidupan berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Masyarakat Indonesia akan bisa beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," ujar Jokowi.

“PSBB, social dan physical distancing, pola hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker saat keluar rumah dan penggunaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin di berbagai tempat umum berperan penting mencegah dan memutus mata rantai penularan,” ujarnya.

Selain itu, dibutuhkan tatanan hidup baru atau standar baru dalam berbagai aspek kehidupan baik pada masa pandemi maupun pasca pandemi.

Menurut dia, penerapan pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, jaga jarak harus dibuat detail.

“Tatanan hidup baru masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 sebagaimana penyakit lain seperti DBD, malaria, TBC, HIV AIDS mulai disampaikan saat ini baik di pusat maupun daerah,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ia menambahkan, tatanan baru dibuat khusus untuk berbagai bidang misal di pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, lingkungan kerja kantor dan pabrik atau tengah masyarakat, lingkungan keagamaan, pasar, mal, transportasi darat laut udara dan lingkungan lainnya dibuat detail dan jadi pegangan bersama.

“Protokol kesehatan ini dibuat oleh Kemenkes dan Gugus Tugas disosialisasikan secara masif melibatkan tokoh bangsa dan berbagai media baik TV radio cetak plus online,” katanya.

Untuk itu, aparat harus mengawasi semua tatanan baru yang sudah dihasilkan berjalan sesuai protokol kesehatan sehingga pengendalian Covid-19 tetap terkendali dan berbagai aspek kehidupan bisa berjalan kembali.

Ia menjelaskan, perpaduan kepatuhan dan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan niscaya berdampak positif ke aspek ekonomi, sosial dan aspek lainnya dalam tatanan baru saat dan pasca pandemi Covid-19.

“Dunia dan Indonesia memasuki era baru yang butuh kerja sama dan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia dan rakyat Indonesia,” ujar dia,

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/18/18524791/pengendalian-covid-19-indonesia-perlu-tatanan-hidup-baru-di-berbagai-sektor

Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke