Salin Artikel

UPDATE 17 Mei: Jumlah ODP 270.876, PDP 35.800 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) terkait Covid-19 masih terus bertambah.

Hingga Minggu (17/5/2020) pukul 12.00 WIB, jumlah ODP mencapai 270.876 jiwa.

"Akumulasi data yang kami miliki terkait dengan orang dalam pemantauan adalah 270.876 orang," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Minggu sore.

Dibandingkan data Sabtu (16/5/2020), jumlah ODP bertambah sebanyak 1.427 orang.

Tidak hanya itu, jumlah PDP juga mengalami peningkatan sebanyak 731 orang. Sehingga total ada 35.800 PDP sampai saat ini.

"Sementara pasien dalam pengawasan adalah 35.800 orang," ujar Yuri.

Penambahan juga terjadi pada kasus positif Covid-19, yaitu sebanyak 489 orang. Dengan demikian, jumlah pasien terinfeksi Covid-19 menjadi 17.514 orang.

Menurut Yuri, hal ini membuktikan bahwa masih terjadi penularan virus di tengah-tengah masyarakat.

Ia mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, karena ada individu yang tak menunjukkan gejala Covid-19 tapi sebenarnya membawa virus.

Individu tersebut masuk dalam kategori orang tanpa gejala (OTG).

"Bahwa kasus positif sebagai pembawa virus ini masih berada di tengah-tengah kita. Inilah yang berkali-kali kami sebutkan sebagai OTG; tanpa gejala. Sedangkan di dalam tubuhnya membawa virus," kata Yuri.

Selain itu, penambahan juga terjadi pada jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia, yaitu sebanyak 59 orang. Sehingga, total kasus pasien meninggal berjumlah 1.148 orang.

Sementara itu, pasien sembuh meningkat sebanyak 218 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.129 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/16433051/update-17-mei-jumlah-odp-270876-pdp-35800-orang

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke