Soal Ibadah di Tengah Pandemi, PBNU Minta Pemda dan Ulama Bahas Zona Rawan Covid-19

Menurut Robikin, komunikasi itu diperlukan untuk bisa menentukan apakah suatu daerah bisa melaksanakan ibadah berjemaah atau tidak.

"Tapi yang tahu kondisi daerah setempat ya daerah setempat. Diharapkan pemda harus ada juga koordinasi," kata Robikin pada wartawan, Rabu (13/5/2020).

"Serta para ulama di daerah masing-masing untuk berembuk guna membicarakan dan menyampaikan secara langsung kondisi daerahnya, masuk zona merah, kuning atau hijau," sambung dia.

Robikin mengatakan pemberitahuan status dengan zona akan membuat ulama dan masyarakat bisa mendapat kepastian dalam melaksanakan ibadah berjemaah.

Pasalnya, lanjut dia, ulama tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status kondisi suatu daerah terkait penyebaran Covid-19.

"Yang menentukan apakah daerah itu pandemi atau tidak, merah, kuning, hijau itu kewenangan umaro. Itu pembagian tugas ulama dan umaro," ujar Robikin.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menerbitkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19.

Fatwa itu diterbitkan pada Rabu (13/5/2020).

Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

"Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali," demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu.

Sementara itu, jika umat Islam berada di kawasan dengan tingkat penularan Covid-19 yang sudah terkendali, shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan secara berjemaah di masjid, mushala, tanah lapang, atau tempat lainnya.

Pelaksanaan shalat Idul fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan Covid-19.