MK: Obyek Gugatan Hilang jika Perppu 1/2020 Ditetapkan Jadi UU

Dengan kondisi seperti itu, majelis hakim MK bakal menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima secara hukum.

Pernyataan Fajar ini merespons DPR yang setuju bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 segera ditetapkan sebagai undang-undang. Perppu saat ini masih diuji materi di MK.

"Kalau UU itu sudah ada, berarti perkara kehilangan obyek perkara," kata Fajar saat dihubungi, Selasa (5/5/2020).

Fajar mengatakan, meskipun DPR sudah berencana menetapkan Perppu sebagai UU, uji materi Perppu di MK tetap berjalan hingga Perppu tersebut resmi ditetapkan sebagai UU.

Nantinya, jika belum ada keputusan hingga Perppu tersebut ditetapkan menjadi UU, dapat kembali diuji materi di MK.

"Terhadap UU itu nantinya terbuka untuk kembali diuji materi di MK," ungkap Fajar.

Fajar mengatakan, MK sendiri tidak bisa memastikan kapan proses uji materi terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 selesai.

Proses tersebut, kata dia, sangat bergantung pada bobot isu konstitusional dan pemohonnya

"Tidak pola baku, bergantung pada bobot isu konstitusional, bergantung pada pemohonnya juga," kata Fajar.

"Misalnya nanti semua pemohon ajukan ahli masing-masing lebih dari dua, bisa jadi sidang menjadi lebih lama," lanjutnya.

Untuk diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu tersebut digugat oleh tiga pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis.

Sidang pendahuluan gugatan uji materi perkara ini baru digelar pada 28 April kemarin.

Adapun pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR Senin (4/5/2020) DPR menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 segera disahkan sebagai undang-undang melalui rapat paripurna.

Persetujuan itu disepakati 8 fraksi DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Fraksi PDI-P dapat memberikan persetujuan RUU penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat disahkan menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan pengambilan Keputusan Tingkat II," kata anggota Banggar dari Fraksi PDI-P Dolfie, Senin malam.