Wali Kota Kendari Tutup Akses Kedatangan bagi Ratusan TKA dari China

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menegaskan akan menutup akses masuk ke wilayahnya bagi para tenaga kerja asing (TKA) asal China selama masa pandemi Covid-19.

"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silakan kalau mereka mau masuk wilayah lain, yang penting kan tanggung jawab, saya menjaga masyarakat kota Kendari," kata Sulkarnain dalam sebuah diskusi online, Sabtu (2/5/2020).

Sulkarnain mengaku sudah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dan mendapat informasi bahwa TKA yang akan didatangkan tersebut memenuhi syarat administratif.

Namun, Sulkarnain menyebut kebijakan mendatangkan para TKA tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.

"Mereka disuruh bertahan di rumah tidak kemana-mana, tidak boleh mudik, bahkan warga Kendari di luar kota kita larang pulang. Tapi justru TKA yang datang," ujar Sulkarnain.

Sulkarnain menuturkan, lalu lintas TKA di Kendari bukan merupakan hal yang asing sebelum pandemi Covid-19 ini.

Namun, dalam konteks pandemi Covid-19 ini, ia menilai, keberadaan para TKA justru akan menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap pemerintah.

"Kan virus ini berasal dari Cina, sementara TKA yang masuk ini kan Cina walaupun sekali lagi secara administrasi steril dan lain-lain. Jadi saya kira mohon pemerintah pusat membantu kami di daerah supaya tidak ada benturan," ucap Sulkarnain.

Sebelumnya, Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan 500 TKA asal China yang rencananya datang mulai pekan ini secara bertahap.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Ia mengatakan, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Secara terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, adanya Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Sehingga, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkumham, ke kedutaan," ujar Aris saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia memastikan, hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang setelah pemerintah mencabut status pembatasan transportasi.

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.