Salin Artikel

Mengintip Cara Turki Menangani Wabah Virus Corona...

Hal pertama yang harus dipelajari adalah kebijakan pembatasan sosial atau social distancing yang sangat terstruktur.

"Minggu pertama ketika yang pertama kali positif kan tanggal 10 Maret. Minggu pertama mereka sudah bicara tentang apa yang akan mereka lakukan sebulan ke depan," kata Lalu dalam diksusi online, Sabtu (24/4/2020).

"Sehingga tidak ada kejutan-kejutan di masyarakat," lanjut dia.

Kemudian, setelah ada pengumunan kasus pertama positif Covid-19, seluruh universitas di Turki ditutup.

Seluruh mahasiwa yang ada di asrama yang berwarga negara Turki diimbau untuk pulang ke rumah masing-masing.

Asrama hanya digunakan untuk mahasiswa dari mancanegara dan lokasi karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri.

Saat ini, total ada kurang lebih 120.000 orang yang dikarantina di asrama yang dikelola universitas di Turki

"Sehingga semua kasus-kasus impor bisa di contain ke situ. Ini mungkin salah satunya. Kemudian kebijakannya terstruktur," lanjut dia.

Turki, kata Lalu, juga tidak mengimpor barang-barang terkait penanggulangan Covid-19, misal masker. Namun, setiap warga negara Turki mendapatkan bantuan lima masker per minggu.

Pemerintah Turki juga masih bisa membantu negara lain yang membutuhkan bantuan terkait penanganan Covid-19.

"Dari 94 permintaan bantuan yang mereka terima, bahkan dari negara-negara Eropa Barat seperti Italia, Spanyol kemudian Inggris, Amerika, bahkan musuhnya Israel juga diberikan bantuan," kata Lalu.

Selanjutnya, sebelum ada kasus pertama Covid-19, partai-partai yang berkuasa di Turki juga sudah melakukan konsolidasi pada partai oposisi terkait kemungkinan masuknya wabah.

Konsolidasi itu dilakukan demi meminimalisasi perbedaan pendapat dalam penanganan Covid-19.

"Sebulan sebelumnya mereka sudah melakukan pendekatan kepada partai oposisi dan mereka sepakat, dalam hal menghadapi covid mereka akan solid secara politik," ungkap Lalu.

Selain itu, pemerintah Turki juga mengkombinasikan penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi.

Namun dalam hal ini, Lalu berpendapat, Turki adalah negara yang rawan konflik, sehingga mereka selalu memiliki stok pangan yang cukup.

"Baik-baik undang-undang, by the law, mereka itu harus memiliki cadangan pangan itu 1 tahun. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun tergantung jenis community-nya," ujar Lalu.

"Ada yang harus enam bulan ada yang harus satu tahun. Sehingga ketika terjadi kasus covid ini mereka fokus untuk menangani covid-nya sendiri," sambung dia.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah dan media Turki sudah mulai fokus membahas perbaikian ekonomi.

Kebijakan pembukaan ladang warga juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Turki.

"Jadi mereka sudah mulai memberikan izin kepada petani-petani untuk membuka lagi ladang-ladangnya untuk mengisi cadangan pangan yang mereka miliki," ucap Lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/25/15085551/mengintip-cara-turki-menangani-wabah-virus-corona

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke