Atasi Dampak Pandemi Covid-19, Kemensos Tambah 4,8 Juta Penerima Bansos Sembako

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) sembako sebanyak 4,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penambahan jumlah itu merupakan upaya Kemensos untuk mengurangi dampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Bantuan ini di luar bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo yang telah diluncurkan di depan Istana kemarin,” kata Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam keterangan tertulis.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri pembagian 198 Kartu Keluarga Sejahtera (KPS) kepada KPM baru di Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (21/4/2020).

Ia melanjutkan, penambahan 4,8 juta KPM itu membuat jumlah penerima program bansos sembako menjadi 20 juta KPM di seluruh Indonesia pada 2020.

"Sebelumnya, jumlah penerima program sembako adalah 15,2 juta KPM. Sekarang, menjadi 20 juta KPM," ujar Mensos.

Menurut dia, penambahan tersebut adalah perluasan program bansos sembako yang dulu dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Perbedaan dengan bantuan presiden

Bantuan yang diberikan Kemensos tersebut berbeda dengan bantuan yang diberikan Presiden Joko Widodo.

Perbedaan penyaluran bansos itu dijelaskan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Nurul Farijati

Menurutnya, perbedaannya adalah KPM perluasan program bansos sembako akan mendapat bantuan setiap bulan Rp 200.000 hingga Desember 2020.

Untuk bantuan sembako dari presiden, nominalnya adalah Rp 600.000 selama tiga bulan yang cair Rp 300.000 dua kali per bulan.

“Rincian bantuan dari presiden itu antara lain beras, minyak goreng, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu, teh, dan sabun mandi,” kata Nurul.

Sementara itu, pada April 2020, terdapat penambahan KPM sebanyak 84.536 di Provinsi Banten, sehingga jumlah totalnya menjadi 555.292 dari yang semula 470.729.

Untuk Kota Tangerang sendiri, penambahan KPM adalah 5.965 atau dari semula 13.284 menjadi menjadi 19.249. Penambahan itu sudah masuk basis data terpadu Kemensos.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pun berharap agar melalui penambahan KPM itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa dilakukan sesuai aturan dan protokol yang berlaku.