Salin Artikel

Dinamika Penanganan dan Stok Obat Menjadi Kendala Atasi Covid-19

Salah satu alasannya adalah belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan virus corona tersebut.

Belum lama ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah meluncurkan informatorium obat yang digunakan untuk pengobatan Covid-19. Obat membantu untuk mengatasi gejala yang muncul.

Namun, hal itu juga dinilai belum banyak membantu karena dinamika yang muncul dalam menghadapi virus corona.

Salah satu contoh dinamika yang terjadi adalah protokol penanganan yang bisa berubah dalam pengobatan Covid-19.

"Karena obatnya belum ada, maka baik BPOM maupun asosiasi kedokteran akan terus berkejaran dengan wabah ini, apalagi protokol penanganannya bisa berubah setiap saat," ujar Eva dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2020).

Eva mencontohkan soal chloroquine yang semula tidak digunakan untuk pengobatan virus corona.

Namun, kata dia, setelah itu obat tersebut boleh digunakan untuk terapi kasus-kasus berat. Kemudian, ada perubahan sehingga chloroquine bisa digunakan untuk kasus ringan.

"Perubahan-perubahan ini disebabkan karena kita tidak memiliki obat-obat yang sesuai standard WHO," kata dia.

BPOM telah meluncurkan informatorium obat Covid-19 yang dilakukan saat focus group discussion virtual bersama 170 orang peserta yang berasal dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Informatorium merupakan kumpulan referensi berbagai obat yang telah dilakukan uji klinis untuk terapi virus corona di berbagai negara. Antara lain di China, Jepang, Singapura, dan Amerika.

Informasi dalam informatorium tersebut idealnya disusun berdasarkan manajemen terapi yang dipublikasikan PDPI, termasuk pedoman global dari WHO.

Eva pun berharap agar BPOM bisa mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan Covid-19.

Dengan demikian, kehadiran informatorium itu bisa dimanfaatkan optimal.

"Ini karena di lapangan sangat langka dan bahkan kosong. Percuma juga informatorium ini dibuat namun obatnya sendiri tidak ada," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/17062931/dinamika-penanganan-dan-stok-obat-menjadi-kendala-atasi-covid-19

Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke