Salin Artikel

Kartu Prakerja Dinilai Bukan Solusi Tepat bagi Pekerja Informal di Tengah Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai program Kartu Prakerja bukan solusi yang tepat bagi pekerja informal yang terdampak pandemi Covid-19.

Wana berpendapat, Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lansung kepada para pekerja informal, alih-alih memberikan program Kartu Prakerja.

"Kalau memang Pemerintah ingin memberikan bantuan kepada pekerja informal yang terdampak pandemi, (Kartu) Prakerja ini bukan menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan, karena yang dibutuhkan oleh pekerja informal ini adalah bantuan langsung," kata Wana dalam sebuah diskusi yang digelar ICW, Jumat (17/4/2020).

Wana menuturkan, program kartu prakerja bukan solusi yang tepat karena tingkat akses internet di Indonesia yang masih rendah.

Dalam data yang dirujuk Wana, terdapat 40 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pendidikan sekolah dasar belum mengakses internet.

Program Kartu Prakerja juga dikhawatirkan tidak menjamin para pesertanya mendapat pekerjaan meskipun sudah mengikuti program tersebut.

"Kalau seandainya orang yang lulus dari Prakerja ini sudah selesai lalu akan dikirimkan ke mana? Akan disalurkan ke mana dalam kondisi pandemi ini?" ujar Wana.

Kendati demikian, Wana menegaskan program bantuan langsung bukannya tanpa cela. Menurut dia, Pemerintah harus mengintegrasikan data sebelum memberikan bantuan langsung.

"Jangan sampai data yang dimiliki Pemerintah tumpang tindih," kata Wana.

Sebelumnya, Pemerintah telah menggulirkan Kartu Prakerja sebagai program bantuan berupa biaya untuk pengembangan kompetensi para pencari kerja, pekerja yang di-PHK, serta yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

Program ini diharapkan efektif dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengaku bahwa pihaknya terpaksa menerapkan pelatihan keterampilan secara online pada pelaksanaan program Kartu Prakerja tahap awal.

Pelatihan secara online ini dinilai paling mungkin dilakukan mengingat wabah Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing.

"Memang di tahap awal ini kami terpaksa memulai dengan pelatihan online dulu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19," kata Panji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Panji mengatakan, setelah pandemi Covid-19 berakhir dan kebijakan physical distancing tak lagi berlaku, pelatihan keterampilan anggota Kartu Prakerja akan dilakukan secara tatap muka.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/17/21095611/kartu-prakerja-dinilai-bukan-solusi-tepat-bagi-pekerja-informal-di-tengah

Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke