Pemerintah Tetap Ekspor APD, Anggota Komisi IX Nilai Mengkhawatirkan

Saleh menilai kebutuhan APD di dalam negeri pun belum terpenuhi. Menurut dia, rencana pemerintah itu mengkhawatirkan.

"Pernyataan ini tentu menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebab, sampai hari ini, kebutuhan APD dalam negeri juga belum terpenuhi," kata Saleh, Jumat (17/4/2020).

Ia mengatakan, pemerintah harus serius mengupayakan seluruh sumber daya untuk penanganan Covid-19 nasional terlebih dahulu.

Apalagi, kata Saleh, pemerintah telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional.

"Seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasinya. Termasuk dari sisi pemenuhan kebutuhan APD untuk tenaga kesehatan," ucap dia.

Menurut Saleh, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga mengatakan bahwa produksi APD dalam negeri membutuhkan bahan baku impor.

Dia mengatakan, sangat aneh apabila bahan baku APD yang diperoleh melalui impor kemudian diekspor, sementara kebutuhan belum terpenuhi.

"Kan aneh kalau kita mengekspor barang yang bahan bakunya impor. Anehnya karena kita sendiri sedang membutuhkan," tuturnya.

"Apalagi, BIN memprediksi bahwa puncak dari penyebaran virus ini nanti pada bulan Juli. Mestinya, stok APD dalam negeri dipenuhi terlebih dahulu. Soal rencana ekspor itu, saya kira bisa dipikirkan belakangan," kata Saleh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap akan mengekspor APD ke negara lain tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19.

Sebab, kata dia, Indonesia selaku salah satu penghasil APD terbesar juga telah memiliki kontrak pemenuhan suplai APD ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan Jepang.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa korbankan kebutuhan APD di dalam negeri," ujar Sri Mulyani.