Mahasiswa Jadi Korban Penembakan di Papua, Komnas HAM Minta Pemerintah Evaluasi Satgas Pamrahwan

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab terkait dua warga yang tewas tertembak dalam operasi Satgas TNI di Mile 34, area PT Freeport Indonesia, Mimika, Papua, Senin (13/4/2020).

“Meminta presiden untuk memerintahkan Menhan mengevaluasi yang namanya Operasi Pengamanan Daerah Rawan. Operasi itu sudah berjalan belasan tahun. Perlu dievaluasi untuk menilai keefektifannya,” kata Amiruddin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (16/4/2020).

Adapun salah satu korban dalam kasus itu yakni Eden Armando Bebari (19), mahasiswa di salah satu universitas swasta di di Tangerang, Banten.

Namun, PR and Promotion tempat Eden kuliah, Endang Widiastuti, menyebutkan, Eden sudah hampir dua tahun tidak aktif berkuliah dan tidak pernah mendaftar kartu rencana studi (KRS) tiap semesternya.

Selain itu, Amiruddin menilai bahwa DPR juga perlu mencermati sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua.

Amiruddin berpendapat, DPR perlu memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas penanganan keamanan di Papua.

“Komisi I DPR RI perlu mengundang Menhan, Panglima dan Kapolri untuk membahas penanganan masalah pertahanan dan keamanan di Papua. Mengapa otonomi khusus telah 20 tahun di Papua, kok gangguan keamanannya masih tetap sama,” ucap dia. 

“Jadi peristiwa-peristiwa kekerasan itu perlu dibuka di Komisi I DPR RI,” kata dia.

Di samping tewasnya dua warga, ada dua peristiwa belakangan ini di Papua yang menjadi sorotan Komnas HAM.

Pertama, bentrokan antara anggota TNI-Polri di Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, Minggu (12/4/2020). Peristiwa ini mengakibatkan tiga polisi tewas.

Kemudian, Komnas HAM menyinggung soal tewasnya seorang warga negara asing (WNA) yang berstatus karyawan Freeport di Kuala Kencana, Timika, Mimika, Papua, Senin (30/3/2020). WNA tersebut tewas tertembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Atas sejumlah peristiwa tersebut, Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kekerasan yang terjadi di Papua.

"Siklus kekerasan di Papua harus diputus dan dihentikan. Oleh karena itu, Presiden tidak boleh mendiamkan begitu saja kejadian kekerasan yang berulang tersebut di Papua," kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab melalui keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).