Salin Artikel

Pemerintah Terima Donasi Rp 194 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Donasi tersebut diterima dari masyarakat Indonesia hingga dunia.

"Lebih dari Rp 194 Miliar donasi masyarakat yang disumbangkan untuk merespon Covid-19 ini," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Sabtu sore.

Selain donasi dalam bentuk uang, pemerintah juga menyebut, sudah ada 18.000 relawan telah terdaftar untuk bersama-sama menangani virus corona Covid-19 ini.

Yurianto menyebut, 18.000 relawan itu terdiri dari tenaga medis yang akan membantu penanganan dari segi kesehatan.

Selain itu, ada juga relawan non medis yang membantu menangani aspek lainnya, salah satunya terkait komunikasi.

"Bersama-sama kita untuk menangani masalah ini," kata Yurianto.

Yurianto pun mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang ikut membantu penanganan Covid-19.

Termasuk mereka yang tetap disiplin tinggal di rumah, serta menggunakan masker dan menjaga jarak saat terpaksa harus keluar rumah.

Ia menyebut hal tersebut juga sangat berguna untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

"Mari bersama-sama kita bergotong-royong menangani permasalahan Covid-19 ini," kata dia.

Sampai Sabtu (11/4/2020) hari ini, pemerintah menyebut telah memeriksa 20.000 spesimen dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Dari jumlah itu, total ada 3.842 sampel yang dinyatakan sebagai kasus positif Covid-19. Sebanyak 286 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara 327 lainnya meninggal dunia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/16404861/pemerintah-terima-donasi-rp-194-miliar-untuk-penanganan-covid-19

Terkini Lainnya

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke