Salin Artikel

Pemerintah Disarankan Bikin Aplikasi Telekonferensi yang Menjamin Keamanan Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat aplikasi telekonferensi seperti Zoom.

Sebab, Nurul khawatir akan keamanaan data menggunakan aplikasi Zoom yang ini banyak digunakan masyarakat sebagai sarana rapat jarak jauh di tengah pandemi virus corona.

"Tentang aplikasi Zoom ini kan dikatakan bahwa Zoom ini tidak aman bisa ke mana-mana begitu, bisa rembes, bisa didengar, bisa direkam dan sebagainya," kata Nurul dalam rapat kerja Komisi I secara virtual, Selasa (7/4/2020).

Menurut Nurul, aplikasi seperti zoom buatan pemerintah diperlukan agar bisa menjamin keamanan data pengguna.

Oleh karena itu, dia menanyakan lebih lanjut apakah pemerintah berniat membuat aplikasi semacam Zoom.

"Ini kan program yang buat saya sedikit wah tapi mudah-mudahan ini bisa dilakukan," ungkapnya. 

"Cuma buat kita ini sekarang yang penting kita juga harus punya Zoom ini, Pak, yang seperti Zoom yang bapak bisa manage sendiri begitu," ucap Nurul.

Diketahui, aplikasi telekonferensi yang tengah naik daun, Zoom mulai diragukan keamanannya. Laporan terbaru menyebut ribuan rekaman video telekonferensi Zoom bocor di internet.

Ribuan rekaman video percakapan yang tersimpan di aplikasi ketiga, terpapar tanpa perlindungan password dan memungkinkan siapa saja untuk melihat dan mengunduhnya.

Seorang peneliti keamanan, Patrick Jakcson, mengatakan setidaknya ada 15.000 rekaman video pertemuan Zoom yang tidak terlindungi password di penyimpanan cloud.

Laporan Washington Post menemukan sejumlah contoh video yang bocor. Seperti video terapi pribadi, video kegiatan belajar mengajar, pertemuan bisnis, hingga video asusila.

Dalam sebuah video training kesehatan yang bocor, di dalamnya terdapat nama dan nomor ponsel peserta. Ada pula dokumen laporan keuangan perusahaan dalam pertemuan telekonferensi bisnis juga ikut terungkap.

Kegiatan belajar mengajar juga mengekspos wajah anak-anak dan informasi detail terkait mereka.

Pengguna yang kerap merekam lalu menyimpan rekaman video Zoom pasti bisa dengan mudah menemukan video rekaman yang bukan miliknya untuk diakses.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/07/18153811/pemerintah-disarankan-bikin-aplikasi-telekonferensi-yang-menjamin-keamanan

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke