Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

"Kami sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram hukumnya," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Ia mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa seperti fatwa tentang shalat Jumat, penanganan jenazah, hingga shalat tanpa wudhu dan tayamum bagi petugas medis.

Oleh karena itu, terkait dengan mudik ini, ia pun akan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa juga.

Pasalnya, mudik menjadi salah satu kekhawatiran daerah untuk penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

"Nanti saya akan coba dorong lagi MUI untuk mengeluarkan (fatwa mudik haram)," kata Ma'ruf.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik.

Menurut dia, fatwa ulama akan lebih didengar oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang berdalih dengan ayat serta syariat.

"Nanti kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro (pemimpin) tinggal menguatkan. Jadi mohon inovasi Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudaratan," ujar Ridwan Kamil.

Adapun dalam laporannya, Ridwan menyebutkan, apabila mudik bisa dikendalikan, maka ia yakin di daerah-daerah pelosok bisa aman terkendali secara terukur dari Covid-19.

Sebab, kata dia, selama ini faktor mudik masyarakat daerah dari perantauan membuat pemerintah daerah Jawa Barat waswas.

Dalam catatan Ridwan Kamil, yang mudik sudah ada 70.000. Sudah ada catatan kami yang mudik duluan ke Jawa Barat.

"Artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 ODP baru, padahal ODP ini semuanya sedang kami tes dengan rapid test," ucap Kang Emil.

"Jadi kalau kedatangan lagi puluh-puluh ribu mudik, kami kehabisan alat tes untuk meyakinkan bahwa mereka adalah pemudik yang sehat," kata dia.

Namun kenyataannya, kata dia, di antara para pemudik itu banyak yang tidak sehat.

Contoh kasus yang terjadi di Ciamis, seorang lansia yang positif terkonfirmasi Covid-19 pasca didatangi anaknya yang dari Jakarta.

Ini termasuk kasus seorang istri positif Covid-19 dan pulang ke Bandung, yang setelah ditelusuri yang bersangkutan bekerja di Jakarta.

"Dua cerita ini menunjukkan, jika mudik tidak ditahan kami di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti akan kewalahan luar biasa karena pulangnya (pemudik) itu ke pelosok-pelosok," kata dia.

Dari peta sebaran yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, kata dia, warna merah tua yang menunjukkan mayoritas lansia di Jawa Barat berasal dari ekonomi tidak mampu dan memiliki penyakit.

Dengan demikian, apabila mudik terus terjadi, maka ia khawatir keberadaan mereka yang tersebar mayoritas di Jawa Barat itu menjadi sumber pandemi Covid-19.

Terlebih, mereka yang mudik berasal dari kalangan usia milenial.

"Saya sedang kampanye agar milenial tidak pulang, jangan mudik karena nanti akan ada insentif-insentif. Libur mudik bisa diganti bulan-bulan lain, penghasilan akan dibantu, yang KTP DKI oleh Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan), perantau tak ber-KTP DKI oleh pemerintah pusat," kata dia.