Salin Artikel

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

"Saya ingin memperoleh gambaran tentang apakah misalnya, tempat isolasi di Jakarta sudah cukup? Apa ada rumah sakit yang menolak pasien?" kata Ma'ruf dalam video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (2/4/2020).

"Ini saya kira apa masih ada atau sudah tidak ada masalah dengan penyediaan rumah sakit?" ucap dia.

Menjawab pertanyaan tersebut, Anies pun menjelaskan bahwa saat ini di Jakarta terdapat 70 rumah sakit yang menangani Covid-19.

Dari jumlah tersebut, rumah sakit yang menjadi rujukan ada 13 dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 1.300 orang dan 707 orang antre menunggu hasil tes laboratorium.

"Secara umum rumah sakit wajib menerima kasus Covid, selama ini juga ditangani. Kami respons cepat kalau ada masalah-masalah terkait itu," kata dia.

Kemudian, Anies meminta pemerintah pusat memberikan dukungan untuk mempercepat tes kepada pasien Covid-19.

Kecepatan tes perlu dilakukan untuk dapat mendeteksi lebih awal orang-orang yang terpapar.

Anies mengatakan, banyak kasus Covid-19 di Jakarta yang terlambat diketahuinya karena penanganan yang juga terlambat akibat lamanya tes yang dilakukan.

Hal tersebut, kata dia, bisa berakibat fatal. Selain pasien tidak tertangani, pasien bersangkutan sudah menularkan kepada yang lain.

"Akibatnya fatal atau kita terlambat mendeteksi sehingga dia sudah menularkan kepada yang lainnya," kata dia.

Menurut Anies, kemampuan tes swab kepada para pasien perlu ditingkatkan untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf mengatakan bahwa ia segera merekomendasikan permintaan tersebut.

"Kemampuan testing itu, saya akan merekomendasikannya nanti," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/17243841/anies-lapor-soal-covid-19-wapres-apa-ada-rumah-sakit-yang-tolak-pasien

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke