Pemerintah Disarankan Tegas soal Sosial Distancing, Terapkan Denda bagi yang Keluar Rumah

Salah satunya, pemerintah diminta untuk membuat aturan tegas supaya masyarakat tetap berada di dalam rumah.

Bahkan jika mungkin, diberlakukan sanksi denda bagi mereka yang kedapatan keluar rumah di tengah wabah.

"Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap diam di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar," kata Ketua Dewan Guru Besar FK UI Siti Setiati melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Siti mengatakan, lebih dari 500 akademisi di dunia menyatakan bahwa pembatasan sosial atau social distancing tidak cukup untuk mengontrol penyebaran Covid-19.

Apalagi, terdapat beberapa laporan kasus penyebaran virus corona dari individu asimtomatik atau tanpa gejala, maupun presimtomatik atau dengan gejala yang belum muncul.

Oleh karenanya, dibutuhkan tindakan pembatasan yang lebih lanjut.

Dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi atau di atas 70 persen, kata Siti, isolasi mandiri dengan cara diam di rumah dinilai efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit.

"Dengan karantina 50 persen individu terpapar saja, dapat berdampak pada penurunan jumlah kasus selama epidemic peak sebanyak 25 persen, serta penundaan epidemic peak tersebut sekitar satu minggu," ujarnya.

Siti mengatakan, Indonesia dapat belajar dari negara lain jika hendak memberlakukan sanksi denda bagi yang keluar rumah di situasi seperti sekarang ini.

Di Australia, individu didenda seribu dolar dan perusahaan didenda lima ribu dolar jika melanggar peraturan isolasi mandiri yang dikeluarkan negara bagian New South Wales.

Pelanggar peraturan juga dapat dikenai sanksi penjara maksimal 6 bulan.

Dalam menegakkan aturan tersebut, 70.000 polisi dikerahkan untuk patroli dan pemeriksaan di sejumlah lokasi.

Dalam kegiatan patrolinya, pihak berwenang dilengkapi dengan masker dan alat pelindung diri (APD).

Siti yakin, jika aturan tegas juga diterapkan di Indonesia, maka angka penyebaran infeksi Covid-19 dapat ditekan.

"Jika diterapkan di Indonesia sesegera mungkin, hal ini dapat membuat efek jera terhadap pelanggar peraturan dan juga menurunkan jumlah kasus saat epidemic peak Covid-19 di Indonesia," katanya.