Komisi X DPR Sebut Nadiem Usulkan Realokasi Anggaran Rp 305 M untuk Penanganan Corona

Usul itu disampaikan Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR yang digelar secara online, Senin (23/3/2020).

Wakil Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan usul Nadiem tersebut diterima dengan baik.

Ia menyebutkan Komisi X mendukung penghematan anggaran di kementerian/lembaga untuk dimanfaatkan dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona.

"Prinsipnya anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga, terutama mitra Komisi X kami dorong untuk penghematan untuk dipakai dalam partisipasi penanganan Covid-19," kata Huda saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Huda mengatakan usulan itu kini tengah dimatangkan oleh Nadiem untuk kemudian kembali dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi X.

Menurutnya, Nadiem belum memerinci secara jelas pos-pos anggaran mana saja yang akan direalokasi.

Realokasi anggaran itu, di antaranya dimanfaatkan untuk optimalisasi perguruan tinggi kesehatan dan rumah sakit pendidikan dalam menangani corona, program pencegahan penyebaran di sekolah, serta persiapan relawan penanganan Covid-19 yang berasal dari mahasiswa.

Terkait program relawan mahasiswa untuk penanganan Covid-19, Huda mengatakan Kemendikbud telah menerima 15.000 pendaftar.

Namun, penurunan relawan ini akan dikaji masak-masak oleh Kemendikbud.

"Kan harus dipastikan soal alat pelindung diri (APD), tidak bisa sembarangan. Nanti akan disiapkan," ujarnya.

Diwawancara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan rapat kerja berikutnya diagendakan pada Kamis (26/3/2020).

Hetifah mengatakan barangkali pos anggaran Ujian Nasional (UN) 2020 yang telah dibatalkan bisa direalokasi.

Selain itu, menurutnya, pos lain seperti biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan.

"Mungkin dari pos UN, kan sudah dibatalkan. Nanti kita lihat," kata Hetifah.

Dia menyebutkan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Nadiem terkait proses belajar mengajar di situasi pandemi virus corona ini.

Misalnya, terkait sistem belajar online yang tidak bisa diakses sebagian siswa di daerah-daerah karena keterbatasan fasilitas.

"Soal kuota, itu apakah bisa misalnya pakai dana BOS untuk bantu mereka. Tapi sedang dipikirkan bagaimana agar tepat sasaran," ujarnya.