Koordinasi dengan Pemda Cegah Covid-19, Wapres Sebut TNI/Polri Harus Dilibatkan

Ma'ruf mengatakan, kolaborasi penanganan dari semua pihak, termasuk TNI/Polri harus dilakukan dalam mencegah sebaran virus corona ini.

"Kolaborasi penanganan dengan semua pihak. Ya termasuk TNI, Polri," kata Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Termasuk juga mengumpulkan tenaga ahli baik medis maupun non medis untuk membahas intensif langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan Covid-19.

"Ini sebenarnya sudah dalam kerangka perencanaan strategi nasional dalam penanganan corona ini dan sudah berjalan," kata dia.

Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kata dia, kolaborasi tersebut sudah berjalan dan mereka terus berkoordinasi karena merupakan wilayah yang potensi sebarannya besar.

Dengan demikian masing-masing kepala daerah dan satuan tugasnya, kata dia, harus membuat strategi terkait penanganan ini.

Pihaknya juga telah meminta pemda, terutama Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi terkait transportasi umum agar penumpukan penumpang tidak terjadi.

Termasuk mencegah antrean panjang yang menyebabkan masyarakat berdekatan ketika menunggu kendaraan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan gerakan social distancing atau menjaga jarak sosial demi mencegah penyebaran virus corona.

"Kami minta pemerintah daerah, gubernur, khususnya Gubernur DKI itu melakukan koordinasi-koordinasi dan mencegah terjadinya antrean antara satu dengan lain saling berdekatan ketika menunggu kendaraan," kata dia.

Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dikoordinasikan oleh pemda dan TNI/Polri, termasuk dengan perusahaan agar masyarakat bisa disiplin untuk menjaga jaraknya masing-masing.

"Sekarang saya mendengar sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI/Polri untuk menjaga jarak agar mereka yang antre itu tidak terlalu dekat, sebab itu kan berbahaya," kata Ma'ruf.