Gelar Video Conference dengan Kedubes, Pemerintah Klaim Penanganan Covid-19 Terkendali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengklaim penanganan wabah Covid-19 di Indonesia terkendali. Koordinasi antar instansi terutama pasca dibentuknya Gugus Tugas Covid-19 juga disebut kian lancar.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto mengungkapkan hal tersebut saat menggelar video conference interaktif dengan lebih dari 100 Kedutaan Besar dan Organisasi Internasional di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Yurianto didampingi Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat menyampaikan hal tersebut.

"Indonesia memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi wabah, antara lain melalui penyediaan 360 rumah sakit rujukan serta pengoptimalan puskesmas dan rumah sakit swasta untuk deteksi dini bagi seluruh penduduk tanpa membedakan status kewarganegaraan," ujar Yurianto dalam keterangan tertulis.

Di samping itu, ia menambahkan, Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam penanggulangan wabah ini.

Termasuk juga dalam berkomunikasi dengan kedutaan dan kantor perwakilan dari semua negara yang berada di Indonesia.

Sementara itu, Mahendra mengungkapkan, social distancing juga merupakan hal yang penting dalam meminimalisasi penyebaran virus corona di masyarakat.

Sejauh ini, ia menambahkan, Kemlu telah mengambil kebijakan untuk membatasi keikutsertaan delegasi Indonesia pada forum di luar negeri maupun penyelenggaraan kegiatan internasional di Indonesia,

Di samping itu ada pula penjadwalan kerja dari rumah dan peluncuran hotline Covid-19 bagi korps diplomatik.

Adapun Suahasil menyampaikan, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan dan upaya guna memitigasi dampak Covid-19 bagi perekonomian Indonesia.

"Pemerintah bekerjasama dengan BI dan OJK telah mengambil serangkaian kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan yang sinergis. Kebijakan itu antara lain dalam bentuk stimulus berupa kelonggaran pajak guna membantu industri yang terkena dampak, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," pungkasnya.