Setara Institute: Kepala Daerah Bertanggungjawab Atasi Polemik Pembangunan Rumah Ibadah

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menilai penanganan polemik pembangunan rumah ibadah yang sering menimbulkan konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  

Menurut Ismail, penyelesaian masalah itu justru menjadi tanggung jawab utama kepala daerah.

"Jadi bukan hanya FKUB yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan ini, yang utama justru adalah kepala daerah itu sendiri," kata Ismail pada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Ismail menjelaskan, FKUB hanya bertugas untuk memberi rekomendasi pembangunan rumah ibadah.

Sementara, keputusan boleh atau tidaknya rumah ibadah itu dibangun berada di tangan kepala daerah.

Oleh sebab itu, ia menilai penyelesaian polemik pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab semua pihak.

"Karena hemat saya apa yang dikerjakan FKUB itu sebenarnya sebatas memberikan pertimbangan otoritas itu tetap pada kepala daerah. Ada pada bupati atau wali kota," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengakui bahwa pembangunan rumah ibadah kerap kali memicu konflik di wilayah sehingga menganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ida mengatakan, FKUB dan pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Pembangunan rumah ibadah jadi salah satu yang sering mewarnai dan ini sudah menjadi pemikiran Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama, dan kita semua, maka kami akan mencari jalan sebaik-baiknya," ujar Ida di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/30/2020).

Pencarian jalan keluar tersebut perlu dilakukan agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan terjamin.

Terlebih Indonesia yang Pancasila sudah dangat bergantung dengan kerukunan tersebut.

"Seluruh komponen bangsa harus mengedepankan itu," kata dia.