Salin Artikel

Diminta Airlangga, Ini Masukan SBY untuk Omnibus Law Cipta Kerja

Masukan disampaikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Airlangga bertandang ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/3/2020).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian yang turut dalam pertemuan mengatakan bahwa SBY mendorong agar Omnibus Law Cipta Kerja berfokus pada kebijakan yang menyasar pembangunan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Isi RUU Cipta Kerja diharapkan sejalan dengan gagasan dasar dan slogan pembangunan beliau, yaitu pro-growth, pro-poor, dan pro-jobs. Beliau memberikan beberapa masukan," kata Hetifah kepada wartawan.

SBY, lanjut Hetifah, juga meminta agar Fraksi Partai Demokrat di DPR dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.

"Dalam waktu dekat mengusulkan ada paparan dan pembahasan lanjutan terkait konten yang melibatkan anggota Fraksi Partai Demokrat. Senang jika turut dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan," tutur Hetifah.

Ia pun berharap komunikasi yang terjalin dengan Partai Demokrat dapat mengurangi berbagai misinterpretasi publik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dengan komunikasi yang lebih intensif, diharapkan ada kesepahaman juga dengan berbagai komponen masyarakat dan dicegah adanya mispersepsi," kata dia.

Selanjutnya, Hetifah mengatakan Airlangga akan terus menjalin komunikasi intens dengan partai-partai politik lain, baik koalisi maupun oposisi, terkait Omnibus Law Cipta Kerja.

Komunikasi dengan berbagai stakeholder di daerah juga akan digencarkan.

"Komunikasi untuk membahas agenda kebangsaan akan dilakukan lebih intens, baik dengan partai-partai pendukung maupun partai-partai yang berada di luar pemerintahan," kata Hetifah.

"Kami juga akan membangun komunikasi dan menerima masukan dari stakeholders di daerah," ujarnya.

Diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Airlangga mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu SBY.

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga mengajak Partai Demokrat untuk memberikan masukan terkait pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/12455621/diminta-airlangga-ini-masukan-sby-untuk-omnibus-law-cipta-kerja

Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke