Salin Artikel

BPIP Diusulkan Bubar, Wapres: Bunuh Tikus, Jangan Bakar Rumahnya

Hal itu disampaikan Ma'ruf menanggapi rekomendasi Kongres ke-VII Umat Islam Indonesia yang salah satunya adalah untuk membubarkan BPIP.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, BPIP tidak perlu dibubarkan karena sejak BP 7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zaman orde baru, tidak ada lagi lembaga yang mengawal sosialisasi Pancasila di masyarakat.

"BPIP dibentuk atas permintaan. Selama ini sejak PP7 tidak ada, yang mengawal Pancasila ini siapa?" ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"MPR bukan lembaga menurut konstitusi untuk mengawal itu sehingga perlu ada lembaga yang mengawal. Lahirlah BPIP itu. Kenapa harus dibubarkan," lanjut dia.

Wapres Ma'ruf Amin memastikan, seluruh partai Islam di Indonesia sudah mengatakan bahwa BPIP juga tidak perlu dibubarkan.

Menurut dia, apabila kinerja BPIP tidak baik, maka semestinya hal tersebut yang diperbaiki.

"Membunuh tikus, rumahnya dibakar, ya jangan lah," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

Cikal bakal BPIP sendiri berasal dari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.

Pada tahun 2018, namanya pun berubah menjadi BPIP dengan pertimbangan penyempurnaan.

Diberitakan sejumlah media massa, Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPIP karena keberadaan BPIP tersebut tidak diperlukan lagi.

Keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila dinilai tidak diperlukan lagi sehingga mendesak Presiden RI untuk membubarkan BPIP.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/16484071/bpip-diusulkan-bubar-wapres-bunuh-tikus-jangan-bakar-rumahnya

Terkini Lainnya

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Ganjar Tanggapi Ide Presidential Club Prabowo: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke