PKS Kritik Anggaran Rp 72 Miliar untuk Jasa Influencer

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah yang menganggarkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer demi meningkatkan sektor pariwisata yang lesu karena wabah virus Corona.

Mardani mengatakan, pemerintah harus lebih transparan dalam mengungkapkan penggunaan anggaran tersebut.

"Pertama, perlu jelas dan transparan pengunaan dana 72 miliar itu dan harus jelas alat ukur keberhasilannya," kata Mardani ketika dihubungi, Rabu (26/2/2020).

Mardani menyatakan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

Namun, menurut dia, jika pemerintah tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa influencer, maka upaya menggenjot pariwisata akan tetap sulit.

"Tanpa konektivitas dan kedalaman experiencing kita tidak punya diferensiasi hingga walau dikerahkan influencer tetap sulit," ujar Mardani.

Diberitakan, Pemerintah menganggarkan Rp 72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona.

Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.

Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp 298,5 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

"Insentif untuk wisatawan mancanegara ini pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar dan (media relation) dan influencer sebanyak Rp 72 miliar," ucap Airlangga.