Salin Artikel

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Politika Research Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan elektabilitas Golkar mencapai 10,7 persen bila pemilu dilangsungkan hari ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Golkar Maman Abdurrahman mengaku, cukup puas dengan perolehan elektabilitas tersebut. Meski, ia merasa pelaksanaan pemilu masih terlalu jauh.

"Angka tadi sudah luar biasa. Ini starting point yang menurut kami menjadi modal dasar," ucap Maman di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Menurut Maman, masih ada waktu empat tahun bagi Golkar untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Selain itu, situasi politik pun masih dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

Terkait siapa yang akan diusung pada pilpres mendatang, ia menegaskan, hingga kini belum ada keputusan resmi dari partai berlambang pohon beringin itu.

"Fokus Golkar hari ini ada tiga hal yaitu sukses konsolidasi, sukses pilkada, dan sukses pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Alhamdulillah satu bulan yang lalu Golkar sudah selesaikan pesta demokrasi kita dan menghasilkan pemimpin baru yaitu Pak Airlangga Hartarto," ujar Maman.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan kedua lembaga survei tersebut turut meneropong kedekatan masyarakat terhadap partai. Hasilnya, Golkar menempati urutan kedua dengan presentase 13,3 persen.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 2.197 orang di 220 desa/kelurahan secara proporsional.

Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/23/23204981/elektabilitas-107-persen-golkar-starting-point-yang-luar-biasa

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke