Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga telah menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau kita lihat hal-hal yang sekarang terjadi di Indonesia kan semuanya dipolarisasi. RUU Ketahanan Keluarga ini juga dipolarisasi antara pihak 1 dengan yang lain dan dibentur-benturkan," kata Sandiaga di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Sandiaga mengatakan, masyarakat seharusnya tidak dibentur-benturkan dengan polemik RUU Ketahanan Keluarga melainkan diajak berdiskusi untuk mendapat masukan terkait RUU ini.

Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, RUU Ketahanan Keluarga juga harus dibahas secara mendalam, mengingat keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat.

"Menurut saya pembahasannya tidak bisa sepotong-sepotong, seperti ini hanya kasus LGBT, pisah kamar, dan lain-lain, ini menurut saya terlalu gimmicky. Tapi harus dilihat dari satu kesatuan di mana RUU Ketahanan Keluarga ini ujungnya harus memperkuat keluarga," ujar Sandiaga.

Walau demikian, Sandiaga mengingatkan, Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga tidak boleh melanggar hak-hak privat warga negara.

"Saya bilang ada ranah-ranah privat yang menurut saya harus hati-hati bahwa kita jangan step over matters of privacy. Ranah-ranah rivat jangan kita langgar," kata Sandiaga.

RUU Ketahanan Keluarga merupakan usul DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

Sejumlah pasal kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya soal wajib lapor penyimpangan seksual, yang didefinisikan sebagai pelaku LGBT, sadisme, masokisme, dan incest.

Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga.

Pengusul RUU Ketahanan keluarga adalah anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher.

Namun, belakangan Endang Maria menyatakan menarik diri sebagai pengusul RUU Ketahanan Keluarga.