Kemendagri Minta BNPP Jaga Eksistensi Pos Batas Lintas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjaga eksistensi Pos Batas Lintas Negara (PLBN).

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan 11 PLBN pada tahun 2020 setelah sebelumnya membangun 7 PLBN.

“BNPP meskipun berkembang pesat dalam pengelolaan PLBN, namun akhirnya BNPP ini bagaikan komponen yang menangani PLBN, ini perkembangannya ya, saya mohon pada pertemuan pagi hari ini untuk dipahami, supaya eksistensi BNPP ini betul-betul bisa dijaga," kata Hadi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (21/02/2020).

Hadi meminta adanya pembagian kerja yang jelas antar deputi di BNPP. Ia menekankan supaya setiap deputi mampu mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Jangan sampai, karena memegang kewenangan mengurus PLBN, internal BNPP menjadi bermasalah.

“Oleh karena itu Kabag Organisasi bersama organisasi BNPP untuk pemantapan ke depan perlu dikembangkan, terutama mekanisme kinerja dan supaya terbangun sinergi antara Kemendagri dan BNPP,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan, pihaknya ingin memperkuat peran BNPP. Mengingat, keanggotaan BNPP terdiri dari 18 kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta 13 gubernur di kawasan perbatasan di bawah koordinasi dan pengawasan Kemendagri.

“Kita upayakan kemantapan dan peran BNPP, karena BNPP pun tidak punya pengawas sendiri, BNPP kan tidak punya inspektorat, inspektoratnya ada di Kemendagri, ikut Kemendagri, inilah yang menunjukkan bahwa kinerja BNPP merupakan pendukung atau support kepada Kemendagri,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu rampung pada Desember 2020.

"Tahun 2020 ini akan selesai semua," ujar Basuki di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Pembangunan 11 PLBN tersebut merupakan paket kedua setelah pada periode sebelumnya pemerintah membangun 7 PLBN.

Rincinya, sebanyak tiga PLBN di Kalimantan Barat (Entikong, Badau, dan Aruk), tiga lagi di Provinsi NTT (Motaain, Motamassin, dan Wini) dan satu di Provinsi Papua (Skouw).

Sedangkan, satu dari 11 PLBN tahap kedua yang berlokasi di Sota, Kabupaten Merauke, Papua sudah selesai dibangun

BNPP sendiri merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dalam hal ini diduduki oleh Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Keberadaan BNPP diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.