Salin Artikel

Pemerintah Diminta Terus Dampingi 4 WNI yang Terjangkit Corona di Kapal Diamond Princess

Hal itu ia katakan terkait ucapan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut empat WNI terjangkit virus corona di kapal Diamond Princess tidak akan dipulangkan ke Indonesia.

"Jadi apa pun upayanya itu harus dilakukan jadi ini tidak jauh beda dengan tenaga-tenaga Indonesia atau pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jika mereka menemukan masalah itu harus didampingi," kata Saleh di Kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2020).

Menurut Saleh, tugas utama perwakilan Indonesia di luar negeri yakni melindungi setiap warga negara.

Dengan demikian, sudah menjadi tugas negara mendampingi setiap permasalah WNI di luar negeri termasuk dalam hal penanganan WNI terjangkit virus corona.

"Bukan hanya menyiapkan dokumentasi perjalanan wisata dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi juga yang terutama justru melindungi warga kita. Lihatlah negara lain juga begitu iya kan mestinya negara kita begitu juga," ujar dia. 

Adapun empat WNI di kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina akibat terjangkit virus corona tidak akan dipulangkan ke Indonesia.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat dijumpai di di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

"Kalau yang positif tidak boleh (dievakuasi ke Indonesia). Dirawat di sana saja. Sudah dirawat di darat, di beberapa rumah sakit yang ada di Jepang," ujar Muhadjir.

Namun, tidak demikian bagi 74 WNI lainnya yang berada di kapal pesiar itu.

Muhadjir Effendy mengatakan, ada kemungkinan mereka akan dipulangkan ke Tanah Air.

Pemerintah sudah menyiapkan opsi penjemputan mereka, mulai dari dijemput menggunakan Kapal Rumah Sakit dr Suharso milik TNI AU serta penjemputan melalui udara.

Keputusan mengenai hal itu menunggu perintah dari Presiden Joko Widodo.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/08433641/pemerintah-diminta-terus-dampingi-4-wni-yang-terjangkit-corona-di-kapal

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke