Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Namun, ia masih menunggu laporan resmi dari Komnas HAM terkait keputusan tersebut.

"Saya jaminanlah kalau itu bahwa itu akan di-follow up dan itu terbuka saja follow up-nya. Tidak akan diam-diam begitu. Kalau ada kesulitan di mana masalahnya nanti masyarakat juga harus tahu. Nah itu cara hidup bernegara yang demokratis," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Ia memastikan, pemerintah akan menindaklanjuti keputusan Komnas HAM itu.

Sebab, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang menjadi mitra pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM.

"Oleh sebab itu kalau sudah masuk nanti kita akan follow up. Nah follow up itu artinya dipelajari apakah bisa diteruskan ke tahap berikut atau harus dilengkapi dengah apa dulu nanti kita lihatlah," kata dia.

Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

"Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7 – 8 Desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dalam keterangan tertulis, yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/2/2020).

Menurut Taufan, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc, yang bekerja selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2020.

Taufan mengatakan, dalam peristiwa Paniai terjadi kekerasan penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk.

Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan.

"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar dia.