Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

"Jadi kalau kita lihat berkas yang sudah kami kirimkan hasil penyelidikan kami ke Jaksa Agung, ini berkas ke 13," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga berharap Kejagung segera menindaklanjuti berkas tersebut.

Menurut Sandra, seharusnya Kejagung tidak memiliki kesulitan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Sebab, korban, keluarga korban yang meninggal dunia, saksi, serta terduga pelaku masih hidup.

"Saya berharap kasus ini bisa menjadi satu kasus yang betul-betul selesai dengan tuntas karena tidak ada alasan untuk tidak menuntaskannya. Oleh karena itu, kami dari tim berharap untuk Kejagung segera menindaklanjuti dan membentuk tim penyidikan," kata Sandra di acara yang sama.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus tersebut.

Sandra mengatakan, janji itu diucapkan Jokowi di tahun 2014 ketika mengunjungi Papua pascaperistiwa "Paniai Berdarah" tersebut.

"Saat itu tim Dewan Perwakilan Rakyat Papua, telah melakukan penyelidikan atau investigasi dan menyerahkan catatan mereka ke Presiden Jokowi," tutur Sandra.

"Yang kemudian Presiden Jokowi menyatakan committed untuk menuntaskan peristiwa ini. Kami tahu kalau di Komnas prosesnya agak lambat karena berbagai alasan, sekarang saatnya janji itu dipenuhi," sambung dia.

Diberitakan, Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

"Setelah melakukan pembahasan mendalam di sidang paripurna peristiwa Paniai pada 7 – 8 Desember 2014, secara aklamasi kami putuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan dalam keterangan tertulis, yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/2/2020).

Menurut Taufan, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc, yang bekerja selama 5 tahun mulai dari tahun 2015 hingga 2020.

Taufan menjelaskan, dalam Peristiwa Paniai terjadi kekerasan penduduk sipil yang mengakibatkan empat orang yang berusia 17-18 tahun meninggal dunia akibat luka tembak dan luka tusuk.

Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka penganiayaan.

"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar dia.