Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Hal itu tertuang di dalam Pasal 170 draf Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang baru diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan lalu.

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, secara teori tidak bisa PP membatalkan sebuah UU.

“Tidak mungkin yang bawah itu membatalkan yang atas. Ibaratnya begini, bahkan UU saja itu tidak bisa membatalkan langsung peraturan di bawahnya yang menyebut, misalnya, menyebut langsung perda itu juga tidak bisa,” kata Refly kepada Kompas.com, Senin (17/2/2020).

Merujuk Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Refly menambahkan, ada mekanisme yang harus diikuti pada setiap pembatalan atau perubahan sebuah aturan.

Misalnya, untuk membatalkan UU maka harus melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara, untuk membatalkan sebuah peraturan pemerintah atau peraturan daerah, itu harus melalui proses judicial review ke Mahkamah Agung. Kedua hal ini diatur di dalam Pasal 9 UU 12/2011.

“Ini tertib hukum. Enggak bisa bernegara seenaknya saja. Kita tidak menyerahkan semua kekuasaan kepada eksekutif, karena di mana pun di dunia ini, termasuk orang-orang yang berada di sekitar pemerintahan selalu menganggap dirinya orang yang benar. Sehingga kekuasaan itu harus diberikan kepada dirinya untuk sesuatu yang baik,” ujarnya.

Untuk diketahui, di dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja disebutkan:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).