Salin Artikel

Dinamika Kongres V PAN: Ricuh, Dugaan Curang, hingga Jokowi-Amien Rais Tak Hadiri Pembukaan

Sejumlah dinamika terjadi dalam pelaksanaan kongres, yang salah satu agendanya melaksanakan pemilihan ketua umum untuk periode 2020-2025.

Berikut sejumlah dinamika yang berhasil dirangkum Kompas.com dari berbagai sumber:

Diawali kericuhan

Kericuhan ini bermula saat sejumlah kader partai berlambang matahari terbit itu mempersoalkan sikap panitia yang memperpanjang masa registrasi peserta.

Sedianya, registrasi yang dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari antara pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Namun, hingga pukul 14.30 Wita, panitia masih membuka pendaftaran tersebut.

Sejumlah peserta yang tidak terima pun langsung memprotes panitia. Kericuhan sendiri tak dapat terelakkan.

Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kericuhan itu terjadi karena Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN dari Maluku dan Maluku Utara belum terdaftar sebagai peserta kongres.

Ia pun menyesalkan kericuhan yang terjadi di lokasi kongres, karena mengakibatkan peralatan panitia yang digunakan untuk pendaftaran rusak. Sehingga, panita pun menjadi terhambat dalam bekerja.

"Ngamuk-ngamuk yang dipimpin oleh Saudara Asri Anas, kemudian komputernya lima itu diambil. Teman-teman OC (organizing committee) kan enggak bisa kerja," ujar Zulkifli Hasan.

"Karena komputernya di situ. Jadi kerjanya bagaimana? Manual? Jadi yang salah siapa? Ya yang merebut itu. Jelas sekali itu," imbuh dia.

Untuk diketahui, Asri Anas merupakan koordinator tim pemenangan Mulfachri Harahap, yang turut menjadi bakal calon ketua umum pada kontestasi ini.

Berbeda dari calon lainnya, Mulfachri menggandeng Hanafi Rais sebagai Sekretaris Jenderal PAN bila kelak terpilih.

Pada akhirnya, Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) memutuskan pendaftaran peserta diperpanjang hingga Selasa (11/2/2020) pagi sebelum pelaksanaan pleno pertama.

"Kami bertekad untuk memperpanjang proses pendaftaran itu apakah sampai tengah malam ini atau sampai dengan besok hari sampai sebelum pelaksanaan pleno pertama," kata Ketua SC Eddy Soeparno di arena Kongres V PAN, seperti dilansir dari Antara.

Perpanjangan waktu ini diharapkan memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta yang belum mendaftar.

Adapun terkait komplain yang mengatasnamakan DPW PAN Maluku dan Maluku Utara, hal tersebut telah dibahas di SC.

Menurut dia, ada sejumlah pengurus yang tidak terima di-pelaksana tugas-kan sehingga saling menggugat.

"Kita sudah putuskan di SC sehingga segera setelah ini akan ada kejelasan tentang status hukum dan kepesertaan dari beberapa DPD yang kemarin memang mengalami permasalahan di kepengurusannya," pungkasnya.

Dugaan kecurangan

Tim pemenangan Mulfachri-Hanafi menduga adanya kecurangan yang dilakukan tim pemenangan Zulkifli Hasan dalam pelaksanaan kongres ini.

Menurut koordinator tim pemenangan Mulfachri-Hanafi, Muhammad Asri Anas, tim Zulkifli telah melakukan hal tidak sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT), termasuk keputusan SC karena SC yang membuat aturan Kongres sebelum pelaksanaan.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat ini menjelaskan, di dalam keputusan SC pendaftaran calon ketua umum dilakukan di Kendari atau di DPP PAN Pukul 08.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita pada tanggal 10 Februari 2020.

Sementara pendaftaran peserta Kongres sesuai peraturan SC dilakukan di Hotel Claro, hingga pukul 12.00 Wita.

Syaratnya, setiap peserta harus datang dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Ia menyayangkan tim sukses Zulkifli tidak melakukan keputusan tersebut.

Dari informasi yang ia peroleh, tim Zulkifli justru mendaftar di Makassar pada Minggu (9/2/2020) kemarin.

"Kan gila namanya, pesertanya tidak mendaftar, katanya mendaftar di Makassar, ID Cardnya sudah diambil semua. Padahal mereka belum berada di Kendari. Dalam keputusan pendaftaran peserta tidak bisa diwakili," kata Anas seperti dilansir dari Antara.

Protes juga dilayangkan karena pada saat yang sama dengan pelaksanaan pendaftaran, Ketua Panitia lokal yakni Abdurahman Shaleh (ARS) selaku Ketua DPW PAN Sultra dan Ketua OC Eko Patrio, keduanya tak berada di lokasi namun justru di Makassar.

"Padahal mereka adalah ketua panitia dan penanggungjawab acara ini," terangnya.

Anas menegaskan, jika pelaksanaan kongres tidak dijalankan sesuai prosedur maka kongres tidak layak untuk dilaksanakan.

"Caketum yang tidak mendaftarkan sesuai keputusan SC, maka harus digugurkan," pungkasnya.

Pembukaan tak dihadiri Jokowi dan Amien Rais

Berbeda dengan lokasi pendaftaran, kongres dibuka di Lapangan MTQ Tugu Persatuan, Kendari.

Jika biasanya, kongres dihadiri oleh presiden, namun tidak demikian pada pelaksanaan kongres saat ini.

Menurut Zulkifli, Presiden Joko Widodo memang tidak diundang dalam kongres ini. Sebab, rencananya Jokowi akan diundang ketika pelantikan pengurus DPP periode yang akan datang.

"Nanti diundang (Jokowi) pas pelantikan," kata Zulkifli.

Ia juga enggan berkomentar terkait alasan PAN tidak mengundang orang nomor satu di Indonesia itu.

Selain Jokowi, pendiri PAN Amien Rais juga tak terlihat pada saat pembukaan. Sejalan dengan itu, Mulfachri dan Hanafi, yang turut menjadi bakal calon pimpinan, juga tidak hadir.

Menurut Zulkifli, Amien Rais berhalangan hadir dalam pembukaan Kongres V PAN. Sebab, Amien sedang menggelar rapat penting.

Pembukaan kongres hanya dihadiri sejumlah senior PAN antara lain Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir, serta Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno.

Pembukaan kongres juga diikuti dua kandidat ketum lainnya yakni Dradjad Wibowo dan Asman Abnur.

4 kandidat ketua umum

Pemilihan ketua umum PAN periode 2020-2025 menjadi salah satu agenda kongres.

Ada empat kandidat calon ketua umum. Mereka adalah petahana Zulkifli Hasan, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, ekonom Dradjad Wibowo, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap.

Mereka akan merebutkan 590 suara yang dimiliki dewan pimpinan wilayah (DPW), dewan pimpinan daerah (DPD), dewan pimpinan pusat (DPP) dan sejumlah organisasi sayap partai.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/11/10053451/dinamika-kongres-v-pan-ricuh-dugaan-curang-hingga-jokowi-amien-rais-tak

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke