Soal Pemulangan Terduga Teroris Lintas Batas, Komisi III Ragukan Program Deradikalisasi BNPT

Adies ragu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat menyelenggarakan program deradikalisasi yang tepat terhadap para WNI itu.

"Saya tidak yakin (BNPT berkompetensi mengembalikan ideologi mereka). Saya sebagai anggota Komisi III tidak yakin," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Alasannya, ia belum melihat hasil program deradikalisasi yang dilakukan BNPT.

Menurut dia, BNPT pun masih kesulitan membina pelaku terorisme yang sudah melalui masa hukuman.

"Orang yang melakukan kegiatan terorisme yang dia terkontaminasi paham ISIS yang ada di Indonesia, melakukan teror-teror yang sudah dihukum itu pun sudah sangat susah," tuturnya.

"Yang katanya ada deradikalisasi dan lain-lain tetapi hasilnya apa? Kan kita belum melihat betul hasilnya," imbuh Adies.

Adies menilai, pemulangan WNI eks terduga teroris itu bisa mengancam keamanan negara.

Politisi dari Partai Golkar itu berharap pemerintah tidak asal-asalan mengambil keputusan terkait hal tersebut. Sebab, kata dia, pemerintah juga masih banyak pekerjaan rumah (PR) lain yang harus diselesaikan.

"Apalagi orang ini 600 orang kurang lebih dan masuk. Bayangkan kalau kita menerima tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat bawah. Tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya," ujar dia.

Adies menyatakan Komisi III DPR akan segera memanggil BNPT untuk membahas wacana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas tersebut.

Apalagi, lanjut dia, Presiden Joko Widodo juga menunjukkan sikap sangat berhati-hati.

"Kami di Komisi III akan memanggil BNPT sebagai mitra kami. Kami akan menanyakan apa betul bisa menjamin? Kalau bisa menjamin, bagaimana jaminannya?" tutur dia.

"Siapa yang bertanggung jawab apabila orang ini kemudian melakukan teror kembali? Apa BNPT mau bertanggung jawab? Makanya Pak Presiden sudah berhati-hati," tegas Adies.

Mengenai rencana pemulangan WNI terduga teroris itu, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini mereka sedianya tak bisa kembali ke tanah air.

Namun, ia mengatakan masalah tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya WNI terduga teroris lintas batas yang telah membakar paspor mereka.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).