Salin Artikel

Kemenkes Bagi Wilayah Karantina di Natuna Jadi 3 Lapis, Masyarakat Umum Tak Bisa Mengakses

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono memastikan masyarakat umum tidak bisa mengakses lokasi tersebut.

"Kami semua ada di situ untuk memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak terjadi," kata Anung, Senin (3/2/2020), seperti dikutip dari Antara. 

Lapis pertama di mana para WNI tidak ada yang kontak dengan orang lain kecuali tenaga kesehatan.

Pada lapis kedua digunakan untuk dukungan pelayanan kesehatan, makanan, dan sebagainya. Sementara di lapis ketiga digunakan untuk tempat melakukan pemantauan.

Pertimbangan jarak yang berjauhan dengan lokasi masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi karantina merujuk pada mekanisme penularan virus.

Anung menyatakan, sejauh ini mekanisme penularan masih belum jelas meski beberapa menyebutkan kemungkinan melalui kontak dekat, melalui udara, dan juga melalui droplet atau dahak dan bersin orang yang terinfeksi.

Namun, Anung memastikan jarak tempat observasi kesehatan para WNI di Natuna cukup jauh dari lingkungan masyarakat umum.

"Jarak yang saat ini ada diyakini cukup jauh, virus ini juga tidak terlalu kuat di udara, daerah itulah yang kemudian kita yakin. Kita dari sisi kesehatan memastikan bahwa apa yang terjadi kalau itu adalah sifatnya airborne itu tidak akan sampai ke komunitas," kata dia.*

Tak hanya itu, Anung menegaskan, penempatan karantina di hanggar pangkalan udara  juga mempertimbangkan psikologi para WNI yang diobservasi kesehatannya agar tidak stres.

Ia juga mengatakan, keputusan lokasi observasi WNI di Natuna adalah kebijakan pemerintah pusat yang didasarkan berdasarkan berbagai pertimbangan.

"Mengenai mengapa di Natuna, ini kebijakan pemerintah, kami di Kementerian Kesehatan memberikan persiapan pelayanan. Tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan, karena waktu, karena persoalan jumlah, karena persoalan kedaruratan itu sendiri. Banyak opsi yang disiapkan, tapi pemerintah memilih Natuna sebagai tempat observasi kesehatan selama masa karantina," kata Anung.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/22485901/kemenkes-bagi-wilayah-karantina-di-natuna-jadi-3-lapis-masyarakat-umum-tak

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke