Salin Artikel

Pemerintah Minta Persoalan Virus Corona Tak Dikaitkan dengan Masalah Lain di Luar Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate meminta persoalan virus corona tidak dikaitkan dengan masalah lain.

Johnny menegaskan, virus corona murni masalah kesehatan.

"Ini masalah kesehatan jangan dikaitkan dengan masalah-masalah lain yang berdampak luas dan negatif terhadap negara," ujar Plate seusai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait kesiapsiagaan dan antisipasi virus corona di Kantor Menko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (28/1/2020).

Dampak luas yang dimaksud adalah dampak terhadap perekonomian maupun politik.

Johnny pun meminta agar masyarakat menjadikan informasi dari institusi resmi pemerintah sebagai referensi utama soal virus corona ini.

"Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konsolidasi dan koordinasi terintegrasi untuk mencegah jangan sampai virus ini nanti masuk ke wilayah Tanah Air kita," kata dia.

Ia mengatakan, Kominfo telah memonitor penyebaran hoaks dan disinformasi terkait informasi virus corona yang menyebar di masyarakat.

Setidaknya hingga Selasa (28/1/2020), sebanyak 106 orang dinyatakan meninggal dunia lantaran virus yang masih satu keluarga dengan MERS dan SARS ini.

Selain itu, 16 negara telah mengonfirmasi penemuan kasus yang disebabkan virus corona di wilayahnya.

Ke-16 negara tersebut yakni China, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Singapura, Malaysia, Nepal, Perancis, Australia, Kanada, Jerman, Taiwan, Sri Lanka, dan Kamboja.

Sementara itu, lebih dari 4.515 orang lain terkonfirmasi positif terinfeksi virus ini.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/18194491/pemerintah-minta-persoalan-virus-corona-tak-dikaitkan-dengan-masalah-lain-di

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke