Kukuhkan Kepengurusan DPP, Hanura Undang Wiranto sebagai Watimpres

Ketua Panitia Benny Ramdhani menegaskan, Wiranto diundang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), bukan sebagai bagian dari Partai Hanura.

"Pak OSO (Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang) dan panitia ya pasti mengundang lah ya pak Wiranto selaku Watimpres. Jadi kalau ada diundang sebagai apa, sebagai ketua Watimpres," kata Benny di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Benny mengatakan, alasan Wiranto tidak diundang sebagai kepengurusan partai, karena sesuai pada Musyarawah Nasional (Munas) Partai Hanura di Solo tahun 2015, bahwa nama Wiranto tidak tercantum dalam kepengurusan partai.

"Jadi beliau tidak diundang dalam kaitannya dengan partai, tetapi diundang sebagai ketua Watimpres," ujarnya.

Adapun, acara pengukuhkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masa bakti 2019-2020 akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (24/1/2020).

Salah satu bocoran DPP Partai Hanura adalah penunjukan Sekretaris Jenderal Partai Hanura yang baru yaitu Gede Pasek Suardika.

Acara pengukuhan pun akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Seperti diketahui, Wiranto tak lagi punya posisi di Partai Hanura yang kini dipimpin OSO. Dia mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada Desember 2019. 

Namun, selain mundur, Wiranto juga meminta OSO untuk lengser sebagai Ketua Umum Hanura. Permintaan ini sempat menjadi polemik di internal Hanura. 

Wiranto mengungkit perjanjian pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

Pakta integritas itu menyepakati, OSO menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura hingga 2019.

Namun pernyataan Wiranto dibantah kubu OSO. 

Tuduhan Wiranto terkait pakta integritas dibantah oleh salah satu pendiri Partai Hanura sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Hanura Yus Usman Sumanegara.

Yus mengatakan, pakta integritas yang ditagih Wiranto terkait kepemimpinan Oesman Sapta Odang tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura.

"Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub," kata Yus di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).