Salin Artikel

Jadi Cawagub DKI, Riza Patria Memilih Pasif Tak Lakukan Lobi-lobi

Menurut politisi Partai Gerindra ini, tak elok jika dirinya melakukan lobi-lobi politik ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Saya pasif saja, tidak melakukan lobi-lobi. Saya berlatar belakang sebagai aktivitis, organisatoris, saya memang berpolitik ikut di Partai Gerindra sejak partai berdiri hingga hari ini," kata Riza di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Ia menyerahkan proses pemilihan Cawagub DKI Jakarta kepada Fraksi Gerindra di DPRD.

Riza tidak mau menimbulkan kesan dirinya mengejar-ngejar jabatan.

"Saya kira teman-teman di fraksi yang nanti mencoba melakukan perkenalan. Saya kira tidak bijak kalau saya yang memperkenalkan satu-satu. Seakan-akan kita ingin merebut jabatan. Jabatan adalah amanah, siapa pun yang dipilih kita dukung," ujar dia.

Mengenai saingannya yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Nurmansjah Lubis, Riza mengaku tak mau membanding-bandingkan diri.

Dia mengatakan tiap calon memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Saya tidak ingin merasa lebih dari calon yang lain. Saya kira Nurmansjah Lubis dan saya punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sepenuhnya kami serahkan ke anggota dewan dan masyarakat yang diwakili anggota dewan untuk memilih," kata Riza.

Diberitakan, Partai Gerindra dan PKS telah menyerahkan surat keputusan berisi usulan dua nama cawagub DKI Jakarta, yaitu Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kedua calon tersebut menggantikan dua calon yang sudah diajukan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, dua kader PKS.

Surat itu diserahkan langsung oleh Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin kepada Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/1/2020).

"Saya dengan Pak Arifin dan kawan-kawan dari Fraksi PKS menyampaikan surat usulan, dan alhamdulillah diterima oleh Pak Gubernur," ujar Taufik seusai bertemu Anies.

Sementara itu, Arifin berujar, dua nama cawagub DKI yang diserahkan kepada Anies telah disepakati oleh pimpinan PKS dan Gerindra.

"Kami minta supaya ini cepat diproses. Mudah-mudahan Pak Gubernur cepat mengajukan ini ke DPRD dan DPRD segera memproses sehingga dalam waktu dekat," kata Arifin dalam kesempatan yang sama. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/17055271/jadi-cawagub-dki-riza-patria-memilih-pasif-tak-lakukan-lobi-lobi

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke