Soal Kemungkinan "Obstruction of Justice" Terkait Penyegelan Kantor PDI-P, Ini Kata KPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik perlu mengkaji kemungkinan itu sebelum memasukkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur "obstruction of justice" ke dalam penyidikan kasus ini.

"Seluruh kemungkinan itu ada, tapi perlu kajian lebih jauh apakah memang benar pihak-pihak yang ada yang dianggap menghambat proses penyidikan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Senin (20/1/2020).

Ia menanggapi usulan agar KPK menerapkan pasal "obstruction of justice" terkait gagalnya penyegelan di Kantor DPP PDI-P oleh KPK terkait kasus Harun dan Wahyu Setiawan. 

Ali mengatakan, pasal tersebut juga bisa diterapkan dalam tahap penuntutan nantinya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan pasal tersebut mesti didasari oleh pertimbangan hukum yang kuat.

"Di Pasal 21 memang sangat memungkinkan siapa pun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dan jauh terkait dengan itu," kata Ali.

Di samping itu, Ali mengimbau Harun Masiku segera menyerahkan diri ke KPK.

Ia mengingatkan, sikap kooperatif Harun yang berada dalam kejaran KPK dapat menjadi alasan hakim untuk memperberat hukuman Harun saat disidang nanti.

"Ketika di persidangan tentu nanti akan menjadi pertimbangan hakim ketika bagaimana proses penyidikan yang bersangkutan kooperatif atau tidak," kata Ali.

Sebelumnya, usulan agar KPK menerapkan pasal "obstruction of justice" dikemukakan pakar hukum pada Univesitas Al Azhar Indonesia Supardji Ahmad saat menanggapi gagalnya KPK menyegel Kantor DPP PDI-P terkait kasus Wahyu dan Harun.

"Jika memang itu ada menghalang-halangi misalnya digembok, misalnya ada aparat partai menghalang-halangi, bisa dikenakan Pasal 21 (UU Tipikor), obstruction of justice," kata Supardji dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (11/1/2020).