Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju dengan wacana pemerintah yang akan mengirimkan banyak nelayan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa ke perairan Natuna.

"Saya tidak setuju kalau mau aman diisi nelayan banyak-banyak," ujar Susi saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Susi, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga konsistensi dalam mengamankan perairan Natuna.

Pemerintah, kata Susi, juga harus melakukan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Sebab, apabila pemerintah sekadar mengusir kapal asing keluar dari area bedaulat Indonesia, dikhawatirkan kapal tersebut akan kembali lagi.

"Patroli harus menegakkan hukum. Kalau diusir saja, ya sia-sia karena mereka akan balik lagi," kata Susi.

Di sisi lain, Susi berharap para politisi Indonesia juga bisa lebih peduli dalam mengatasi permasalahan di Natuna.

Kepedulian itu dapat dilakukan dengan memecahkan pokok permasalahan perekonomian para nelayan.

"Saya berharap politisi bisa lebih punya kepedulian, punya keinginan untuk memikirkan sustainability dari ekonomi kita. Karena karakter perikanan renewable resources. Kalau diatur dengan benar, result-nya more productivity dan akan renewable terus," jelas Susi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan patroli di Laut Natuna.

Pemerintah juga akan mengirim para nelayan yang berasal dari Pantura Pulau Jawa untuk melaksanakan aktivitas kenelayanannya di Laut Natuna.

“Hari ini saya menerima para nelayan dari salah satu wilayah Pantura, sekitar 120 orang, dan mereka siap menyatakan untuk melaksanakan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana,” ujarnya saat menerima 120 nelayan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Mahfud mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna itu.

Dia juga berpesan agar nelayan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

“Selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan saudara di situ,” kata Mahfud.